BEKASI.POJOKSATU.id – Aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat di kawasan Lampu Merah Tol Bekasi Timur tidak hanya menyuarakan kritik terhadap postur APBD Kota Bekasi, tetapi juga membawa sejumlah usulan kebijakan yang dinilai dapat membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi.
Koordinator aksi, Asep Riandi, mengatakan pemerintah daerah perlu memperkuat program perlindungan sosial di tengah meningkatnya harga kebutuhan pokok dan menurunnya daya beli masyarakat.
Salah satu tuntutan yang disampaikan massa adalah peningkatan alokasi anggaran bantuan sosial hingga minimal 1 persen dari total APBD Kota Bekasi. Menurut mereka, langkah tersebut penting untuk memperkuat jaring pengaman sosial bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak kondisi ekonomi.
Baca Juga: Mahasiswa Desak Evaluasi APBD Kota Bekasi, Soroti Besarnya Belanja Pegawai
Selain itu, demonstran juga meminta pemerintah daerah meningkatkan anggaran belanja tidak terduga menjadi minimal 2 persen. Anggaran tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi kebutuhan mendesak seperti penanganan bencana, kondisi darurat, maupun bantuan sosial yang memerlukan respons cepat.
Massa turut mendorong pelaksanaan pasar murah secara berkala di seluruh kecamatan sebagai solusi jangka pendek untuk membantu warga memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
"Kami mengusulkan pasar murah dilaksanakan dua kali dalam sebulan di setiap kecamatan. Ini salah satu langkah konkret yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Asep.
Baca Juga: DLH Kota Bekasi Telusuri Penyebab Penumpukan Sampah di Kali SS Babelan
Menurutnya, kondisi ekonomi yang saat ini dirasakan masyarakat membutuhkan langkah nyata dari pemerintah daerah, bukan sekadar kebijakan administratif. Oleh karena itu, APBD diharapkan mampu menjadi instrumen yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga.
Aksi tersebut juga sempat diwarnai ketegangan saat massa mencoba membakar ban bekas dan dicegah oleh petugas keamanan. Meski demikian, demonstrasi tetap berlangsung dengan penyampaian aspirasi terkait kebijakan anggaran dan perlindungan sosial.
Asep menegaskan bahwa tujuan aksi bukan semata-mata menyampaikan kritik, melainkan mendorong pemerintah dan DPRD agar lebih responsif terhadap persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat.
"Kami berharap pemerintah dan DPRD dapat memastikan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat," ujarnya.***
