BEKASI.POJOKSATU.id – Anggota DPRD Kota Bekasi, Sarwin Edi Saputra kembali menegaskan urgensi kehadiran universitas negeri di kota bekasi sebagai kebutuhan mendasar bagi masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Sarwin usai melaksanakan reses di RW 4, Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Jumat 13 Februari 2026. Ia menilai, sebagai kota metropolitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hampir Rp7 triliun, sudah sewajarnya Kota Bekasi memiliki perguruan tinggi negeri.

“Masa sekelas Kota Bekasi yang APBD-nya hampir Rp7 triliun tidak punya universitas negeri? Kita malu dibandingkan kota-kota lain yang lebih kecil dari kita tapi sudah punya universitas negeri,” ujar Sarwin.

Baca Juga: Antisipasi Risiko Operasional, Pertamina Regional JBB Edukasi 45 Peserta Soal Kesiapsiagaan Bencana

Sebagai anggota Komisi I DPRD, Sarwin menyebut keberadaan universitas negeri di kota bekasi merupakan kebutuhan mendesak, terutama bagi lulusan SMA yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi.

Ia mengungkapkan, selama ini banyak warga Bekasi harus mencari perguruan tinggi negeri di luar daerah karena keterbatasan pilihan di wilayah sendiri.

“Warga kita yang baru lulus SMA jadi harus kuliah di daerah lain yang punya fakultas negeri. Ada yang sampai ke Malang, Surabaya, Depok, Jakarta dan Bogor. Ini tidak layak untuk kota sebesar Bekasi,” terang dia.

Sarwin menegaskan, DPRD telah berulang kali mengingatkan pentingnya pendirian kampus negeri melalui rapat paripurna maupun pembahasan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurutnya, realisasi universitas negeri harus mulai diwujudkan pada periode 2024–2029.

Baca Juga: Tri Adhianto Dorong Siswa Jadi Agen Edukasi Bencana Usai Ikuti Simulasi Gempa

“Ini sudah berapa periode dari kepemimpinan sebelum-sebelumnya. Minimal di periode 2024-2029 ini harus ada. Kalau tidak sempat membangun gedung, minimal pembebasan lahannya dulu,” ucap dia.

Ia menambahkan, sejumlah daerah lain dengan APBD lebih kecil telah mampu menghadirkan perguruan tinggi negeri. Karena itu, Bekasi dinilai tidak memiliki alasan untuk terus menunda.

“Bukan bicara soal luasnya. Yang penting ada dulu. Gedung bisa vertikal, bangun ke atas. Tidak usah berbicara luas yang harus sekian hektare. Yang terpenting, Kota Bekasi harus punya universitas negeri,” tandas Sarwin.***