BEKASI.POJOKSATU.ID - Pemerintah Kota Bekasi memetakan ratusan ribu keluarga yang masuk dalam kategori rentan miskin sebagai dasar penyusunan program pengentasan kemiskinan di daerah tersebut.
Melalui pemutakhiran data sosial ekonomi, tercatat sebanyak 211.991 kepala keluarga di Kota Bekasi masuk dalam kategori desil 1 hingga 5 dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional dan belum menerima bantuan sosial dari pemerintah pusat.
Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi Robert TP Siagian mengatakan data tersebut menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam menentukan sasaran program peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: Ade Puspitasari Gelar Reses Konvensional di Pondok Gede, Serap Aspirasi Warga
Menurutnya, pemetaan tersebut dilakukan agar berbagai program sosial yang disiapkan pemerintah daerah dapat lebih tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan.
“Nanti semua program akan mengarah ke 211 ribu itu. Fokus peningkatan kesejahteraan tidak hanya Dinsos sendiri, tetapi juga melibatkan dinas lain seperti Ketapang, UMKM, kecamatan hingga sektor pariwisata,” ujar Robert, dikutip dari Radar Bekasi, 11 Maret 2026.
Ia menjelaskan, kelompok keluarga yang masuk dalam kategori desil 1 hingga 5 merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah.
Baca Juga: Ade Puspitasari Ajak Warga Aktif Sampaikan Aspirasi dalam Kegiatan Reses
Hingga menengah bawah yang memiliki potensi untuk terperosok ke dalam kemiskinan apabila tidak mendapatkan dukungan program sosial.
Oleh karena itu, pemerintah daerah menyiapkan berbagai bentuk intervensi program.
Mulai dari bantuan sosial hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat agar mereka dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.
Baca Juga: Ade Puspitasari Gelar Reses II DPRD Jabar di Jakamulya, Serap Aspirasi Warga RW 13
Robert menegaskan bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya dilakukan oleh satu instansi saja.
Diperlukan kolaborasi lintas perangkat daerah agar program yang dijalankan dapat berjalan lebih efektif.
Melalui kerja sama dengan dinas terkait seperti Dinas Koperasi dan UMKM, pemerintah daerah juga berupaya membuka peluang ekonomi bagi masyarakat rentan miskin agar dapat mengembangkan usaha kecil.
“Kita ingin mereka tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga diberi kesempatan untuk berkembang dan mandiri melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi,” katanya.
Selain pemberdayaan ekonomi, pemerintah daerah juga menyalurkan berbagai bentuk bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.
Baca Juga: Wali Kota Bekasi Ajak ASN Perkuat Empati dan Kepedulian Sosial
Termasuk bantuan tunai maupun bantuan alat bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.
Dinas Sosial Kota Bekasi juga tengah mengoptimalkan keberadaan Pusat Kesejahteraan Sosial di tingkat kelurahan sebagai garda terdepan dalam penanganan masalah sosial di masyarakat.
Saat ini baru terdapat sekitar 24 Puskesos yang aktif beroperasi di berbagai wilayah Kota Bekasi.
Baca Juga: Wali Kota Bekasi Ingatkan ASN Jaga Kedisiplinan
Namun ke depan pemerintah daerah menargetkan agar layanan tersebut dapat tersedia di seluruh kelurahan sehingga masyarakat lebih mudah mengakses layanan sosial.
Dengan adanya layanan tersebut, berbagai persoalan kesejahteraan sosial dapat lebih cepat teridentifikasi dan ditangani oleh pemerintah daerah.
Robert menambahkan bahwa data DTSEN akan terus diperbarui secara berkala agar pemerintah daerah memiliki gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Menurutnya, keberadaan basis data yang valid menjadi kunci penting dalam memastikan bahwa setiap program bantuan sosial maupun pemberdayaan ekonomi dapat benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
Melalui pemetaan data tersebut, Pemerintah Kota Bekasi berharap upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan secara lebih terarah sehingga kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah dapat terus meningkat.***
