BEKASI.POJOKSATU.id - DPRD Kota Bekasi menilai pemerataan pembangunan infrastruktur di Kota Bekasi masih belum sesuai harapan. Dalam evaluasi satu tahun terakhir kinerja Pemerintah Kota Bekasi, persoalan drainase dan penerangan jalan umum (PJU) menjadi perhatian utama.
Anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi PKS Komisi I, Muhamad Kamil, menyampaikan bahwa masih banyak warga mengeluhkan kondisi jalan lingkungan yang rusak, saluran air yang tidak berfungsi maksimal, hingga kurangnya penerangan jalan di sejumlah titik.
“Stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik memang berjalan baik. Tapi persoalan mendasar seperti infrastruktur lingkungan ini belum sepenuhnya teratasi,” ujar Kamil, Jumat 27 Februari 2026.
Menurutnya, hasil pembangunan belum dirasakan merata, khususnya di kawasan permukiman padat. Ia menyoroti sistem drainase yang belum tertata optimal sehingga banjir masih berulang setiap musim hujan.
Baca Juga: Ini Daftar Lengkap Jalur Alternatif Selama Simpang Kemang Ditutup, Pengendara Wajib Catat!
Kamil mencontohkan banjir yang kembali melanda Kampung Lebak, Teluk Pucung, Bekasi Utara. Ia menilai kondisi tersebut menjadi indikator bahwa penanganan banjir belum menyentuh persoalan fundamental.
“Kalau drainase tidak dibenahi secara menyeluruh, banjir akan terus berulang. Warga butuh solusi jangka panjang, bukan penanganan sementara setiap kali hujan deras,” tegasnya.
Selain drainase, minimnya PJU di sejumlah lingkungan juga dinilai berdampak pada aspek keamanan dan kenyamanan warga pada malam hari.
“Penerangan jalan itu kebutuhan dasar. Kalau masih banyak titik gelap, tentu ini harus jadi perhatian serius,” katanya.
Baca Juga: Safari Ramadan, Kapolsek Bekasi Barat Ajak Warga Perangi Tawuran
Tak hanya infrastruktur fisik, Kamil juga menekankan pentingnya penguatan ekonomi masyarakat. Ia meminta agar program pemberdayaan UMKM tidak sekadar bersifat administratif, melainkan benar-benar menyentuh pelaku usaha kecil di tingkat lingkungan.
“Pembangunan harus adil dan merata. Infrastruktur dibenahi, ekonomi warga juga diperkuat,” ujarnya.
Ia memastikan DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara kritis namun konstruktif agar program prioritas pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Sinergi harus diperkuat, tapi pengawasan tetap berjalan. Tujuannya satu, supaya pembangunan di Kota Bekasi benar-benar dirasakan seluruh warga,” tandas Kamil.***
