BEKASI.POJOKSATU.id – Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim, menegaskan pentingnya penerapan digitalisasi dalam sistem perpajakan daerah untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, digitalisasi terbukti mampu meningkatkan transparansi sekaligus mengurangi potensi kebocoran pajak.
Arif mencontohkan keberhasilan Kota Malang yang sebelumnya hanya mampu mengumpulkan PAD sekitar Rp400 miliar per tahun saat masih menggunakan sistem manual. Namun setelah beralih ke sistem digital, terjadi lonjakan signifikan hampir dua kali lipat hingga tahun 2025.
“Ini luar biasa, Malang kota kecil tapi bisa memaksimalkan PAD lewat digitalisasi. Kita berharap Kota Bekasi juga bisa melakukan hal yang sama,” ujarnya, belum lama ini.
Baca Juga: Pemkot Bekasi Gandeng Bank BJB Dorong UMKM Akses Modal Lewat Program KUR
Arif menyebutkan, saat ini Kota Bekasi baru memiliki sekitar 500 tapping box yang terpasang di wajib pajak (WP). Padahal, jumlah wajib pajak di Kota Bekasi mencapai 4.000 WP.
Jumlah tapping box tersebut seharusnya bisa lebih banyak, mengingat sebelumnya Bank BJB berkomitmen memberikan CSR sebanyak 1.000 unit, namun baru terealisasi setengahnya.
Menurutnya, keterbatasan perangkat tersebut membuat potensi PAD Bekasi belum tergarap maksimal. Oleh karena itu, DPRD mendorong agar sistem digitalisasi segera diperluas dan terintegrasi dengan mesin kasir para pelaku usaha di Kota Bekasi.
Arif optimistis, dengan penerapan sistem yang baik dan didukung SDM yang mumpuni, lonjakan PAD Kota Bekasi akan terlihat signifikan pada 2026–2027.
Baca Juga: DLH Bekasi: Spanduk Larangan Buang Sampah di Kali Baru Murni Inisiatif Warga
“Kuncinya ada di kejujuran dan integritas. Pemerintah Kota Bekasi sudah bekerja maksimal, tapi tetap perlu dukungan infrastruktur digital agar target bisa tercapai,” tegasnya.
Digitalisasi perpajakan diharapkan mampu menjadi salah satu langkah strategis Pemkot Bekasi dalam meningkatkan pendapatan, memperkuat transparansi, sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.***
