BEKASI.POJOKSATU.id – Sejumlah mahasiswa bersama elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Lampu Merah Tol Bekasi Timur, Kota Bekasi, Rabu, 24 Juni 2026.

Dalam aksi tersebut, massa menyoroti kebijakan penganggaran Pemerintah Kota Bekasi yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Aksi sempat berlangsung tegang ketika demonstran berupaya membakar ban bekas sebagai bagian dari aksi protes. Namun, petugas keamanan yang berjaga melakukan pencegahan sehingga terjadi aksi saling dorong antara kedua pihak.

Baca Juga: DLH Kota Bekasi Telusuri Penyebab Penumpukan Sampah di Kali SS Babelan

Koordinator aksi, Asep Riandi, mengatakan demonstrasi dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang dinilai semakin berat dalam beberapa waktu terakhir.

"Kita melihat kondisi ekonomi nasional sedang tidak baik-baik saja. Harga BBM naik, kemudian harga bahan pokok ikut naik, dan barang-barang lainnya juga mengalami kenaikan. Kondisi ini tentu sangat dirasakan masyarakat," kata Asep.

Menurutnya, situasi tersebut seharusnya menjadi pertimbangan utama pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan anggaran. Massa menilai alokasi APBD perlu lebih banyak diarahkan pada program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Dalam orasinya, demonstran menyoroti besarnya porsi belanja pegawai yang disebut mencapai sekitar 43 persen dari total APBD Kota Bekasi. Sementara itu, anggaran bantuan sosial dinilai masih sangat kecil dibandingkan kebutuhan masyarakat.

Baca Juga: TP PKK Kota Bekasi Tingkatkan Kemampuan Public Speaking Kader Lewat Seminar dan Pelatihan

"Kami melihat belanja pegawai sekitar 43 persen. Sementara bantuan sosial hanya sekitar 0,02 persen. Ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam prioritas anggaran yang perlu dievaluasi," ujarnya.

Massa berharap DPRD dan Pemerintah Kota Bekasi dapat melakukan peninjauan kembali terhadap struktur APBD agar program-program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat memperoleh porsi yang lebih besar.

"Harapan kami sederhana, pemerintah dan DPRD dapat memastikan APBD benar-benar berpihak kepada masyarakat, terutama kelompok yang paling terdampak oleh kenaikan harga kebutuhan pokok," tutupnya.***