BEKASI.POJOKSATU.ID - Wakil Wali Kota Bekasi, Harris Bobihoe, meresmikan pembukaan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa/Kelurahan Tahun 2025 yang digelar di Balai Patriot pada Selasa, 18 November 2025.
Acara tersebut turut dihadiri Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Kholid, Kepala Perwakilan BPKP Jawa Barat Ikhwan Mulyawan, jajaran Forkopimda, serta seluruh camat dan lurah se-Kota Bekasi.
Workshop ini diselenggarakan untuk memperkuat kompetensi aparatur dalam mengelola keuangan serta pembangunan kelurahan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Dalam sambutannya, Harris Bobihoe menegaskan bahwa tantangan pembangunan di Kota Bekasi semakin beragam, mulai dari pemerataan pelayanan publik hingga pengelolaan anggaran daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: Banjir di Kota Bekasi Mulai Surut, Warga Kembali ke Rumah dan Diimbau Waspada Hujan Susulan
“Kota Bekasi menghadapi dinamika urbanisasi yang sangat pesat. Hal ini menuntut kita untuk semakin tanggap, transparan, dan inovatif dalam mengelola pembangunan, terutama di tingkat kelurahan yang menjadi ujung tombak pelayanan kepada masyarakat,” tutur Harris.
Ia menekankan pentingnya tata kelola anggaran dan perencanaan yang solid di tingkat kelurahan karena menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah.
“Saya mengingatkan kembali pentingnya disiplin anggaran, perencanaan yang matang, pelaporan yang tepat waktu, serta koordinasi antar instansi yang sinergis. Saya harap giat ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh seluruh perangkat kelurahan,” jelasnya.
Harris juga meminta para camat untuk terus memastikan program pembangunan di kelurahan berjalan lebih terarah dan tertib dalam pelaksanaannya, demi mewujudkan Kota Bekasi yang nyaman dan meningkatkan kesejahteraan warga.
Baca Juga: Bekasi Perketat Jam Operasional Truk Tanah, Kini Hanya Boleh Melintas Pukul 00.00–04.00 WIB
Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum evaluasi serta peningkatan kapasitas aparatur kelurahan dalam mengelola keuangan dan pembangunan secara efektif, sesuai regulasi, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.***
