BEKASI.POJOKSATU.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi memperkuat kerja sama lintas wilayah untuk mengurangi risiko banjir yang kerap terjadi di sepanjang aliran Sungai Cileungsi, Cikeas, dan Kali Bekasi.
Pemkot berencana meminta bantuan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi—akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM)—untuk mengoordinasikan kolaborasi ini.
“Penanganan banjir ini harus komprehensif. Tidak bisa hanya Kota Bekasi saja, karena DAS (daerah aliran sungai) ini melintasi beberapa wilayah,” ujar Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, belum lama ini.
Ia menjelaskan bahwa kerja sama tersebut akan melibatkan Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kabupaten Bekasi di bawah koordinasi KDM. Salah satu langkah awal yang sudah dilakukan adalah penertiban bangunan liar di sepanjang DAS.
Baca Juga: Wali Kota Bekasi Minta ASN Perkuat Integritas, Soroti Penanganan Banjir dan Transparansi Anggaran
Ke depan, pemerintah merencanakan pembangunan sistem polder dari hulu hingga hilir guna mengatur aliran air secara terpadu.
“Insya Allah, dengan dukungan Gubernur, kita akan bangun polder dari Puncak hingga ke Bekasi,” tambahnya.
Banjir besar terakhir terjadi di Kota Bekasi pada awal Maret 2025, dengan wilayah di sepanjang Kali Bekasi menjadi yang paling terdampak. Kerugian banjir di kawasan Jabodetabek saat itu tercatat mencapai Rp1,69 triliun.
Sebagai bentuk respons, pemerintah pusat tengah menyusun Instruksi Presiden (Inpres) tentang percepatan pengurangan risiko banjir di wilayah Jabodetabekpunjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur).
Total kerugian banjir yang terjadi di awal 2025 diperkirakan menembus angka Rp10 triliun, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Sementara itu, DPRD Kota Bekasi turut mendorong upaya mitigasi lebih maksimal. Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Adelia, menegaskan bahwa “BPBD harus meningkatkan langkah pencegahan dan penanganan bencana, khususnya banjir.”***
