BEKASI.POJOKSATU.id -  Pemerintah Kota Bekasi bersama DPRD Kota Bekasi dan perwakilan tokoh masyarakat Bantargebang melakukan kunjungan kerja ke fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) milik Wangneng Environment di Huzhou, China, pada 26 Juni 2026.

Kunjungan tersebut bertujuan mempelajari secara langsung teknologi waste to energy yang akan diterapkan pada proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Kota Bekasi.

Rombongan dipimpin Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dan diikuti Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Efendi, pimpinan serta anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi Latu Har Hary, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Kiswatiningsih, serta tokoh masyarakat Bantargebang, Anton.

Kehadiran unsur pemerintah, legislatif, dan masyarakat dalam satu rombongan menjadi bentuk transparansi sekaligus upaya membangun pemahaman bersama mengenai proyek strategis yang diproyeksikan menjadi solusi jangka panjang penanganan sampah di Kota Bekasi.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswatiningsih, mengatakan kunjungan tersebut memberikan kesempatan kepada para pemangku kepentingan untuk melihat secara langsung proses pengelolaan sampah menjadi energi, mulai dari penerimaan sampah, proses pengolahan, pengendalian emisi, hingga pembangkitan listrik.

Baca Juga: Pemkab Bekasi Kawal PSEL Burangkeng hingga Japek II Selatan, Sinkronisasi Program Strategis dengan Bappenas

"Kami ingin seluruh proses pembangunan PSEL berjalan secara transparan dan dipahami bersama oleh seluruh pihak. Dengan melihat secara langsung, masyarakat dapat memperoleh gambaran yang utuh mengenai manfaat, standar operasional, serta aspek lingkungan yang diterapkan," ujarnya.

Ia menjelaskan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari tahapan persiapan menjelang pembangunan fisik PSEL Kota Bekasi yang saat ini terus dipercepat. Seluruh biaya perjalanan, lanjutnya, ditanggung oleh Wangneng Environment Co., Ltd. sebagai Badan Usaha Pelaksana Proyek (BUPP), sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Pembiayaan kunjungan sepenuhnya ditanggung oleh Wangneng sebagai BUPP, sehingga tidak membebani keuangan daerah," jelasnya.

Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menegaskan bahwa pembangunan PSEL merupakan bagian dari transformasi besar kawasan Bantargebang. Menurutnya, kawasan yang selama ini dikenal sebagai lokasi pembuangan sampah terbesar di Indonesia diharapkan bertransformasi menjadi pusat inovasi lingkungan dan ekonomi hijau.

"Kami ingin mengubah stigma masyarakat terhadap Bantargebang. Tidak lagi hanya dikenal sebagai tempat pembuangan sampah, tetapi menjadi pusat inovasi lingkungan hidup yang mampu mengubah sampah menjadi energi, membuka peluang ekonomi baru, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar," kata Tri.

Baca Juga: Pemkab Bekasi Kawal PSEL Burangkeng hingga Japek II Selatan, Sinkronisasi Program Strategis dengan Bappenas

Selain pembangunan fasilitas PSEL, Pemerintah Kota Bekasi juga menyiapkan pengembangan industri berbasis ekonomi sirkular, termasuk pemanfaatan fly ash dan bottom ash (FABA) yang dihasilkan dari proses pengolahan sampah menjadi energi.

Produk turunan FABA nantinya diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan konstruksi bernilai ekonomi, sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru dan mendorong tumbuhnya kawasan industri hijau yang terintegrasi di Bantargebang.

"Kami membayangkan Bantargebang ke depan berkembang menjadi kawasan ekonomi lingkungan. Ada PSEL yang menghasilkan energi listrik, ada industri pengolahan FABA yang menghasilkan produk bernilai ekonomi, ada aktivitas riset dan inovasi lingkungan, sehingga manfaatnya tidak hanya menyelesaikan persoalan sampah tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar," ungkapnya.

Tri berharap transformasi tersebut mampu mengubah citra Bantargebang menjadi simbol keberhasilan pengelolaan lingkungan modern yang mengedepankan energi bersih, inovasi teknologi, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Pemerintah Kota Bekasi menargetkan proses groundbreaking pembangunan PSEL dapat dilaksanakan pada awal Juli 2026 dan direncanakan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.***