BEKASI.POJOKSATU.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi memperkirakan pendapatan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2027 mengalami penurunan menjadi sekitar Rp6,5 triliun. Berkurangnya proyeksi pendapatan tersebut dipicu oleh menurunnya penerimaan dari sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengungkapkan, penerimaan BBNKB pada 2027 diprediksi berkurang sekitar Rp227 miliar dibandingkan proyeksi sebelumnya. Kondisi itu membuat target pendapatan daerah yang semula diperkirakan mencapai Rp6,7 triliun harus disesuaikan.
"Baru kemarin saya mendapat informasi bahwa penerimaan BBNKB turun sekitar Rp227 miliar. Karena itu, pendapatan daerah pada 2027 diproyeksikan berada di kisaran Rp6,497 triliun atau sekitar Rp6,5 triliun," kata Tri, Jumat, 14 Agustus 2026.
Di sisi lain, belanja daerah pada 2027 diperkirakan mencapai Rp6,908 triliun. Anggaran tersebut terdiri atas belanja operasional sebesar Rp5,5 triliun, belanja modal Rp1,2 triliun, serta Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp25 miliar.
Meski pendapatan diproyeksikan menurun, Tri memastikan pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan berbagai program pembangunan yang menjadi prioritas. Menurutnya, penyusunan APBD 2027 diarahkan untuk memperkuat ketahanan kota melalui pemanfaatan anggaran yang lebih efektif dan mampu mendorong produktivitas.
Ia menjelaskan, dokumen penganggaran disusun agar selaras dengan rencana pembangunan daerah sehingga setiap program dapat berjalan secara berkesinambungan.
"Kita ingin memastikan adanya kesinambungan antara dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen penganggaran sehingga program yang dijalankan tetap memberikan hasil yang optimal," ujarnya.
Baca Juga: Tri Adhianto Ajak Mahasiswa STIE Arlindo Kuasai AI, Skill, dan Leadership untuk Hadapi Dunia Kerja
Tri menambahkan, keterbatasan fiskal mengharuskan pemerintah daerah melakukan penajaman terhadap berbagai program yang akan dijalankan pada tahun anggaran mendatang. Karena itu, setiap kebijakan akan disusun berdasarkan skala prioritas.
Beberapa sektor yang tetap menjadi fokus pembangunan meliputi peningkatan infrastruktur ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, pengembangan sumber daya manusia, penguatan ekonomi kreatif, digitalisasi pelayanan publik, serta peningkatan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Tri, strategi tersebut diharapkan mampu menjaga keberlangsungan pembangunan meski ruang fiskal pemerintah daerah mengalami tekanan akibat berkurangnya pendapatan.
Ia menegaskan, pengelolaan anggaran akan dilakukan secara selektif agar program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat tetap dapat direalisasikan secara optimal.***
