BEKASI.POJOKSATU.ID - Banjir besar yang merendam Perumahan Pondok Mitra Lestari pada Maret 2025 kini tak lagi sekadar persoalan lokal.
Proyek pengendalian banjir Kali Bekasi yang masuk Proyek Strategis Nasional mulai dikaitkan dengan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menangani persoalan banjir secara nasional.
Warga menilai, keberlanjutan proyek tanggul dan normalisasi Kali Bekasi menjadi ujian nyata bagi pemerintah pusat.
Pasalnya, anggaran triliunan rupiah telah digelontorkan untuk penguatan tanggul dari hulu hingga hilir, namun titik krusial di kawasan PML masih belum sepenuhnya terselesaikan.
Ketua RW 013 PML, M Fabil, menyebut genangan parah pada 2025 menjadi alarm keras bahwa penyelesaian proyek tidak boleh lagi tertunda.
“Di PML, pembangunan tanggul hampir seluruhnya rampung. Tapi masih ada kebocoran di gerbang depan kami. Kalau bagian itu tidak dibereskan, setiap kiriman air pasti masuk lagi,” ujarnya.
Menurutnya, warga tidak ingin proyek yang telah ditetapkan sebagai program strategis nasional justru tersendat di tahap akhir.
Apalagi, banjir kali ini disebut sebagai yang terparah sepanjang sejarah kawasan tersebut.
Tekanan politik pun mulai menguat. Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, menegaskan pihaknya akan memanggil instansi terkait setelah masa reses untuk meminta kejelasan progres dan realisasi anggaran.
Baca Juga: Pria Tewas Tertemper Kereta Api Manahan di Cikarang Timur
“Setelah masa reses, DPRD dijadwalkan memanggil pihak PU, BBWSCC, dan perwakilan pemerintah pusat. Ini harus jelas, karena masyarakat terus terdampak,” kata Latu.
Ia menilai, proyek multiyears tahap kedua Kali Bekasi belum menunjukkan kepastian akibat persoalan pembebasan lahan dan koordinasi antarinstansi.
Padahal, rencana alokasi tambahan anggaran dari pemerintah pusat disebut mencapai Rp3 triliun, namun hingga kini belum disahkan.
Dalam forum warga di Kelurahan Jatirasa, disepakati pula pembentukan kelompok kerja atau pokja yang melibatkan tokoh masyarakat dan perwakilan warga untuk mengawal kelanjutan proyek tanggul.
Langkah ini dianggap penting agar aspirasi warga tidak berhenti di tingkat lokal, melainkan sampai ke pengambil kebijakan nasional.
Baca Juga: Perkuat Performa Atlet Porprov, Pemkot Bekasi Gandeng Mitra Keluarga Cibubur
Latu bahkan mendorong warga segera mengirimkan surat resmi permohonan audiensi ke Komisi II DPRD sebagai dasar pembahasan lanjutan.
“Buat surat permohonan audiensi ke Komisi II bahas banjir dan realisasikan dana alokasi tanggul. Kalau tidak, masyarakat bakal kena mental terus setiap kali kali naik,” tegasnya.
Bagi warga PML, proyek tanggul Kali Bekasi kini bukan hanya soal beton dan tanggul penahan air, tetapi simbol keseriusan negara dalam melindungi warganya dari bencana berulang.
Jika percepatan tak segera dilakukan, tekanan publik bisa meluas dan menjadikan proyek ini sebagai tolok ukur komitmen pemerintah pusat dalam pengendalian banjir nasional di era Presiden Prabowo Subianto.***
