BEKASI.POJOKSATU.ID - Tekanan ekonomi yang kian menghimpit akhirnya memicu perlawanan terbuka dari pedagang daging sapi di Kota Bekasi.
Ratusan kios daging di berbagai pasar serentak tutup, menandai mogok massal sebagai bentuk protes atas mahalnya harga beli daging yang tak lagi sebanding dengan daya beli masyarakat.
Aksi mogok ini menjadikan Pasar Baru Bekasi Timur sebagai simbol perlawanan pedagang kecil.
Baca Juga: Kabag Kesra Pemkab Bekasi Meninggal Dunia di Tol Cipularang
Sejak pagi, deretan kios daging tampak tertutup rapat. Tak ada aktivitas jual beli, hanya spanduk dan percakapan pedagang yang mencerminkan keresahan mendalam atas kondisi yang mereka hadapi.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, turun langsung meninjau situasi tersebut. Ia menyebut Pasar Baru Bekasi Timur merepresentasikan kondisi pasar-pasar lain di wilayahnya.
"Pasar Baru Bekasi Timur ini merepresentasikan 11 pasar. Ada 319 kios daging yang hari ini melaksanakan mogok," ujar Tri, dikutip dari Radar Bekasi, 23 Januari 2026.
Baca Juga: Warga Kali Ulu Datangi Marketing Gallery Cinity, Sampaikan Protes Soal Banjir
Menurut Tri, mogok massal ini merupakan jeritan pedagang kecil yang terjepit di antara mahalnya harga kulakan dan menurunnya minat beli masyarakat.
Harga daging sapi, baik lokal maupun impor, terus merangkak naik tanpa diikuti peningkatan daya beli konsumen.
"Pedagang tidak bisa menjual dengan harga tinggi karena pembeli sepi, tapi harga belinya juga mahal. Ini posisi yang sangat sulit," kata Tri.
Baca Juga: Pemprov Jabar Optimistis Pilkades Digital 2026 di Bekasi Berjalan Transparan dan Partisipatif
Sejumlah pedagang mengaku mogok bukan pilihan yang mereka inginkan, melainkan langkah terakhir agar keluhan mereka didengar.
Seorang pedagang daging di Pasar Baru Bekasi Timur menyebut kondisi saat ini sudah tidak memungkinkan untuk bertahan.
"Kalau terus jualan, kami rugi. Lebih baik tutup dulu. Ini jeritan kami sebagai pedagang kecil," ujarnya.
Aksi mogok sebenarnya sempat direncanakan pada awal Januari, namun kala itu ditunda dengan harapan ada solusi cepat.
Kenyataannya, hingga kini harga belum juga turun, sementara regulasi yang melindungi pedagang belum terlihat.
Baca Juga: 154 Desa di Kabupaten Bekasi Disiapkan Ikuti Pilkades Serentak Digital 2026
Tri mengakui belum adanya ketetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) daging sapi turut memperparah situasi.
Ketiadaan payung hukum tersebut membuat harga di pasar bergerak liar dan membebani pedagang di lapisan paling bawah.
"Harapannya tentu pasokan daging ke pasar bisa diperbanyak, sehingga harga dapat ditekan dan kembali terjangkau," ucap Tri.
Baca Juga: DPMD Bekasi Tegaskan Pilkades Serentak 2026 Mengacu Sistem Digital dan Transparan
Pedagang pun memberi sinyal bahwa aksi mogok bisa berlanjut jika tidak ada langkah konkret dari pemerintah.
Mereka menuntut solusi nyata, bukan sekadar janji, agar roda ekonomi pasar bisa kembali berputar.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, mogok massal dikhawatirkan meluas dan berdampak langsung pada ketersediaan pangan serta stabilitas ekonomi masyarakat Kota Bekasi.***
