BEKASI.POJOKSATU.id - Ratusan warga dari Kelurahan Cikiwul, Sumur Batu, Ciketing Udik, dan Bantargebang melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Refuse Derived Fuel (RDF) Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) Bantargebang yang dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Rabu, 16 Juli 2025.

Aksi massa sempat memanas hingga terjadi ketegangan dengan aparat kepolisian yang menjaga lokasi. Warga memaksa mendekat ke kantor RDF dan bahkan sempat menghentikan sejumlah truk pengangkut sampah milik Pemprov DKI yang akan masuk ke area pengelolaan sampah tersebut.

Koordinator aksi, Hepi Khairulsaleh, menjelaskan bahwa unjuk rasa ini merupakan bentuk kekecewaan warga terhadap proses rekrutmen tenaga kerja di RDF Bantargebang yang dinilai tidak transparan dan tidak memprioritaskan warga lokal.

Baca Juga: Mulai 17 Juli, Jalan Jembatan Nol Rawalumbu Diperbaiki, Dishub Terapkan Rekayasa Lalu Lintas

“RDF ini sejak awal menjanjikan akan mengutamakan warga Bantargebang untuk bekerja. Tapi kenyataannya, justru lebih banyak yang direkrut dari luar. Bahkan rekrutmennya dilakukan secara online, sementara warga sini banyak yang tidak paham teknologi,” ujar Hepi kepada awak media.

Ia menambahkan bahwa warga merasa dikhianati, karena sejak masa pembangunan fasilitas RDF, masyarakat setempat sudah berharap mendapat kesempatan kerja yang layak.

“Kami masyarakat lokal, masyarakat adat. Kami dijanjikan akan diprioritaskan, tapi nyatanya tidak. Kami tidak punya kekuatan di sistem online, tapi kami punya kekuatan hukum adat dan hak sebagai warga terdampak langsung,” tegas Hepi.

Warga berharap pemerintah, khususnya Pemprov DKI Jakarta, dapat segera merespons aspirasi ini secara adil. Mereka juga menuntut adanya mekanisme rekrutmen tenaga kerja yang terbuka, transparan, dan berpihak pada warga lokal di sekitar UPST Bantargebang.

Baca Juga: Polres Metro Bekasi Kota Terima 21 Laporan Korban Penipuan Kontrakan Fiktif di Jakasampurna

Aksi unjuk rasa ini menjadi sorotan, mengingat RDF Bantargebang merupakan proyek strategis dalam pengelolaan sampah yang dikerjasamakan antara Pemprov DKI Jakarta dan mitra swasta. Meningkatnya ketegangan sosial di lingkungan sekitar proyek menjadi tantangan tersendiri dalam kelangsungan operasionalnya.***