BEKASI.POJOKSATU.ID - Pemerintah Kota Bekasi menargetkan lebih dari 1.000 siswa akan terbantu melalui program sekolah swasta gratis yang direncanakan mulai berjalan pada tahun ajaran 2026/2027.

Program ini digulirkan sebagai upaya memperluas akses pendidikan, khususnya bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri pada jenjang SMP.

Kebijakan tersebut saat ini masih dalam tahap pendalaman dan pembahasan teknis.

Baca Juga: Data Pajak Air Tanah Bekasi Disorot, Selisih Pengguna dan Wajib Pajak Menganga

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Wildan Fathurrahman, mengatakan program sekolah swasta gratis telah dirancang sejak tahun lalu.

Dan ditargetkan mulai diterapkan bersamaan dengan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027.

“Targetnya tahun 2026 sudah bisa berjalan dan dimulai saat SPMB tahun ajaran 2026/2027,” kata Wildan, Minggu 8 Februari 2026.

Baca Juga: Ternyata Limbah Cacahan Uang Sengaja Dibuang ke Setu dari Bantargebang

Menurutnya, program ini berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap pemerataan layanan pendidikan di Kota Bekasi.

Dengan melibatkan sekolah swasta di 12 kecamatan, pemerintah daerah berharap semakin banyak siswa dari keluarga kurang mampu dapat mengakses pendidikan formal tanpa terbebani biaya.

Dari sisi sekolah swasta, kebijakan tersebut disambut positif.

Baca Juga: Operasi Keselamatan Jaya 2026 di Kota Bekasi, Polisi Masih Temukan Banyak Pelanggaran Helm dan Bonceng Tiga

Sekretaris Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi, Ayung Sardi Dauly, mengungkapkan bahwa setiap kecamatan direncanakan menggandeng sedikitnya tiga SMP swasta untuk mengikuti program sekolah gratis.

Dengan skema tersebut, jumlah siswa yang akan menerima manfaat diperkirakan mencapai lebih dari 1.000 orang.

“Nantinya setiap kecamatan ada tiga SMP swasta yang digratiskan. Sekolah tidak boleh memungut biaya karena pembiayaannya ditanggung pemerintah daerah,” jelas Ayung.

Ia menilai, program ini menjadi angin segar bagi sekolah swasta yang selama ini berperan sebagai penyangga ketika daya tampung sekolah negeri terbatas.

Selain itu, kebijakan ini juga dinilai mampu mengurangi beban ekonomi orang tua siswa, khususnya di wilayah padat penduduk.

Baca Juga: Polisi Temukan Ari-ari dan Gunting di Lokasi Bayi Terlantar di Apartemen Bekasi Selatan

BMPS mencatat, selama ini sekolah swasta sering menjadi pilihan kedua bagi siswa yang tidak lolos seleksi di sekolah negeri.

Dengan adanya pembiayaan dari pemerintah daerah, sekolah swasta diharapkan dapat lebih optimal dalam memberikan layanan pendidikan tanpa harus membebani peserta didik.

Meski demikian, Ayung menegaskan bahwa masih ada sejumlah hal teknis yang perlu dibahas lebih lanjut, terutama terkait mekanisme penyaluran anggaran.

Baca Juga: Miris, Bayi Baru Lahir Ditemukan Terlantar di Unit Apartemen Bekasi

“Teknis pembiayaannya apakah bulanan, triwulanan, atau per semester belum dibicarakan. Tapi yang jelas, niat pemerintah sudah sangat baik,” tandasnya.

Di sisi lain, DPRD Kota Bekasi juga mengingatkan agar program ini dijalankan secara inklusif dan tepat sasaran.

Wildan menekankan pentingnya memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan dan tidak meninggalkan satuan pendidikan lain yang juga diminati warga.

Dengan target lebih dari 1.000 siswa terbantu, program sekolah swasta gratis diharapkan menjadi langkah strategis Pemkot Bekasi dalam memperluas akses pendidikan sekaligus memperkuat peran sekolah swasta dalam sistem pendidikan daerah.***