BEKASI.POJOKSATU.ID - Banjir yang merendam Perumahan Pondok Mitra Lestari pada Maret 2025 menjadi yang terparah sepanjang sejarah kawasan tersebut.

Di tengah tingginya genangan air yang bahkan melampaui banjir 2020, sorotan warga kini tertuju pada proyek pengendalian banjir Kali Bekasi yang disebut-sebut bernilai Rp4,7 triliun dari APBN, namun dinilai berjalan lamban.

Ketua RW 013 PML, M Fabil, menegaskan bahwa titik kritis sepanjang 300 meter di gerbang utama perumahan hingga kini belum tertuntaskan.

Baca Juga: Pria Tewas Tertemper Kereta Api Manahan di Cikarang Timur

Padahal proyek normalisasi dan penguatan tanggul Kali Bekasi tersebut masuk dalam Proyek Strategis Nasional.

“Di PML, pembangunan tanggul dari P2C (Kali Bekasi) hampir seluruhnya rampung. Tapi, masih terjadi kebocoran di gerbang depan kami. Kalau bagian belakang hingga tengah sudah tertutup tanggul,” kata Fabil, di Bekasi, 15 Februari 2026.

Menurutnya, celah di gerbang utama itulah yang menjadi jalur masuk luapan air setiap terjadi kiriman air dari Sungai Cileungsi, Bogor, saat hujan deras mengguyur wilayah hulu.

Baca Juga: Perkuat Performa Atlet Porprov, Pemkot Bekasi Gandeng Mitra Keluarga Cibubur

Dampaknya terasa nyata ketika tinggi muka air Kali Bekasi mencapai 620 sentimeter pada Rabu malam 11 Februari 2026. Air kembali menggenangi akses jalan dan sebagian permukiman.

Warga mempertanyakan kelanjutan proyek multiyears tahap kedua yang hingga kini belum menunjukkan progres signifikan.

Padahal, selain alokasi Rp4,7 triliun untuk normalisasi dari hulu ke hilir, juga disebut ada rencana tambahan anggaran Rp3 triliun dari pemerintah pusat.

Baca Juga: Bekasi Bidik Tiga Besar Porprov Jabar 2026, Siapkan 1.400 Atlet dari 66 Cabor

Namun, realisasi anggaran tersebut belum jelas.

Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, menilai terjadi saling lempar tanggung jawab antara Pemerintah Kota Bekasi dan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane.

Pemkot disebut bertanggung jawab atas pembebasan lahan, sementara BBWSCC menjadi pelaksana konstruksi.

“Setelah masa reses, DPRD dijadwalkan memanggil pihak PU, BBWSCC, dan perwakilan pemerintah pusat untuk membahas realisasi dana tanggul,” ujar Latu.

Masalah pembebasan lahan di sempadan sungai selebar 7–14 meter disebut menjadi hambatan utama.

Baca Juga: Perampokan SPBU di Rawalumbu, Polisi Olah TKP

Banyak bangunan berdiri di atas lahan bersertifikat sehingga proses penertiban berjalan lambat. Hingga kini, program normalisasi baru menyentuh sekitar 700 meter tahap awal.

Bagi warga, persoalan ini bukan sekadar soal proyek infrastruktur, melainkan menyangkut keselamatan dan masa depan tempat tinggal mereka.

Adi, salah satu warga PML, mengingatkan bahwa siklus banjir lima tahunan menunjukkan eskalasi yang semakin mengkhawatirkan.

Baca Juga: Tawuran di Pondok Gede Bekasi Digagalkan, 2 Remaja dan Celurit Diamankan

“Banjir lima tahun benar sekali. Banjir 2020 seleher, 2025 Maret dua meter lebih. Kalau ini tidak ditanggul, ekskalasinya mungkin lebih tinggi lagi,” ujarnya.

Dengan kondisi tersebut, warga mendesak percepatan penyelesaian titik kritis 300 meter di gerbang utama.

Mereka khawatir tanpa langkah konkret, proyek bernilai triliunan rupiah itu hanya menjadi catatan di atas kertas, sementara setiap kenaikan permukaan Kali Bekasi akan terus menjadi ancaman nyata.***