BEKASI.POJOKSATU.ID - Manajemen baru PT Mitra Patriot (Perseroda) menyatakan tengah melakukan pembenahan internal secara menyeluruh, termasuk mempercepat penyelesaian sengketa dengan sejumlah mantan karyawan.
Direktur Utama PT Mitra Patriot, David Rahardja, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menyelesaikan persoalan lama sekaligus memperbaiki operasional perusahaan, khususnya layanan Trans Patriot.
David menyebut, sejak kepemimpinan baru berjalan, manajemen langsung menginisiasi pertemuan dengan para karyawan untuk membahas persoalan gaji dan kewajiban lainnya.
Baca Juga: Bhabinkamtibmas Polsek Bekasi Utara Gencarkan Patroli Lingkungan Cegah 3C dan Tawuran
Ia membantah anggapan bahwa pihaknya tidak kooperatif dalam proses klarifikasi di Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.
“Dan perlu digarisbawahi yang menginisiasi awal pertemuan pembahasan gaji ini dari manajemen baru kami untuk undang mereka ke kantor,” ujar David, Jumat 20 Februari 2026.
Ia juga membantah tudingan bahwa manajemen mangkir dalam agenda klarifikasi di Disnaker. Menurutnya, perusahaan tidak pernah menerima undangan resmi untuk hadir.
Baca Juga: Kapolsek Bekasi Utara Baru Perkuat Sinergi dengan Kelurahan Harapan Baru
“Jika ada undangan kami pasti hadir. Karena tidak ada undangan, dasar kita hadir apa dan ke mana?” ungkapnya.
Sebagai bagian dari percepatan penyelesaian konflik, David mengklaim bahwa sebagian sengketa dengan mantan karyawan telah berhasil diselesaikan.
Dari sejumlah kasus yang ada, sebanyak 10 karyawan disebut telah mencapai penyelesaian setelah masing-masing pihak menuntaskan kewajibannya.
Baca Juga: Pertalite di SPBU Parung Panjang Kembali Normal, Pertamina Regional JBB Pastikan Layanan Aman
“Karena kami pengen cepat selesai juga. Saat ini 10 karyawan berhasil kami selesaikan setelah mereka menyelesaikan kewajiban mereka,” kata dia.
Langkah tersebut, lanjut David, menjadi bukti bahwa manajemen baru tidak menunda-nunda penyelesaian masalah.
Ia menegaskan fokus utama saat ini adalah menata ulang tata kelola perusahaan agar lebih transparan dan profesional.
Selain menyelesaikan sengketa ketenagakerjaan, manajemen juga berencana melakukan audit menyeluruh terhadap operasional perusahaan pada periode sebelumnya.
Audit tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi keuangan perusahaan serta mengidentifikasi potensi kebocoran yang diduga terjadi pada 2023 hingga 2024.
Baca Juga: Tarawih Keliling, Kapolsek Bekasi Barat Ajak Remaja Jauhi Tawuran
“Diduga banyak kebocoran dan kita minta audit total. Bus Patriot ini ditelantarkan dan rugi miliaran diduga akibat kelalaian mereka,” tegas David.
Meski demikian, ia menekankan bahwa pembenahan internal menjadi prioritas utama sebelum mengambil langkah hukum lebih lanjut.
Konsultasi dengan aparat penegak hukum tetap dilakukan untuk memastikan setiap langkah sesuai prosedur.
Baca Juga: Respons Cepat Lintas Sektor, BPBD Bekasi Kerahkan Evakuasi dan Logistik Tanpa Henti
Upaya reformasi internal ini diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap PT Mitra Patriot sebagai Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Kota Bekasi.
Terlebih, layanan Trans Patriot merupakan bagian dari pelayanan transportasi publik yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
David memastikan manajemen baru berkomitmen menjalankan perusahaan secara profesional dan bertanggung jawab.
Ia berharap penyelesaian sengketa serta audit menyeluruh dapat menjadi titik awal pembenahan yang lebih besar demi keberlanjutan operasional dan perbaikan kinerja perusahaan ke depan.***
