BEKASI.POJOKSATU.id - Pembangunan tanggul pengendali banjir di Perumahan Pondok Mitra Lestari (PML), Kota Bekasi, hingga kini belum juga selesai meski anggaran disebut telah tersedia. Hambatan utama proyek tersebut berada pada persoalan status kepemilikan lahan.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, mengungkapkan bahwa Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BWSCC) sebenarnya telah menyiapkan anggaran, namun pelaksanaan pembangunan belum dapat dimulai karena status tanah di lokasi belum dinyatakan tuntas.
“BWSCC sebenarnya siap, alokasi dana sudah ada. Tetapi pembangunan belum bisa berjalan karena status tanahnya belum clear,” ujar Latu, Jumat 27 Februari 2026.
Baca Juga: Pemkot Bekasi Bongkar 9 Bangunan di Margahayu untuk Proyek Flyover Bulak Kapal
Ia menjelaskan, masih terdapat sekitar 500 meter tanggul di kawasan PML yang belum dibangun. Kendala terletak pada lahan di sempadan sungai yang sebagian sudah bersertifikat atas nama warga.
Menurutnya, kepastian hukum menjadi syarat utama sebelum proyek dapat dieksekusi.
“Kalau peta bidang tanahnya jelas, mana milik pemerintah dan mana hak warga, pembangunan tanggul bisa langsung dilaksanakan tanpa pembebasan lahan menggunakan APBD,” kata Latu.
Ia menekankan bahwa penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan sinergi lintas instansi, melibatkan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi, Badan Pertanahan Nasional (BPN), hingga Perum Jasa Tirta II.
“Semua harus duduk bersama. Jangan berjalan sendiri-sendiri. Harus ada keputusan yang jelas agar tidak berlarut,” tegasnya.
Permasalahan serupa juga ditemukan di wilayah Kemang Ifi Graha yang menyisakan sekitar 200 meter tanggul belum terbangun, serta di Jakamulya sepanjang kurang lebih 800 meter.
Latu mengungkapkan bahwa sebelumnya anggaran tahap awal sebesar kurang lebih Rp700 miliar tidak terserap optimal akibat kendala administrasi lahan. Bahkan, sebagian anggaran tersebut terpaksa dialihkan ke wilayah lain.
Baca Juga: Setiap Hujan Pasti Banjir, Ini Penyebab Jalan Sudirman Bekasi Tak Pernah Tuntas
“Sayang sekali kalau anggaran sudah ada tapi tidak bisa dimanfaatkan karena masalah administrasi lahan,” ujarnya.
Ia memastikan DPRD siap memfasilitasi koordinasi antarinstansi guna mempercepat penyelesaian persoalan lahan.
“Yang kita dorong sekarang adalah status lahannya clear and clean. Kalau sudah jelas, pembangunan tanggul bisa segera dilakukan dan warga tidak lagi terdampak banjir,” tandas dia. (adv)




