BEKASI.POJOKSATU.id - Inspektorat Kota Bekasi menggelar kegiatan Pembinaan Peningkatan Kualitas Pengendalian Intern yang berlangsung di Aula Nonon Sonthanie, Kantor Wali Kota Bekasi, Selasa, 5 Agustus 2025.
Acara ini dihadiri oleh Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, Wakil Wali Kota Abdul Harris Bobihoe, Sekda Junaedi, serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, Muhammad Yusuf Ateh Seluruh Pejabat Eselon II dan III serta unsur strategis Pemerintah Kota Bekasi turut ambil bagian dalam kegiatan ini.
Dalam sambutannya, Tri Adhianto menekankan bahwa pengendalian intern adalah pilar utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi.
Baca Juga: Wawali Bekasi Dorong Peran Aktif FKDM dalam Deteksi Dini Gangguan Sosial
Ia mengungkapkan bahwa nilai SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah), Indeks Manajemen Risiko (MRI), serta Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Kota Bekasi terus menunjukkan tren peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Namun demikian, capaian tersebut dianggap sebagai langkah awal menuju perbaikan berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala BPKP RI, Dr. M. Yusuf Ateh, membawakan materi berjudul “Menavigasi Tantangan Pembangunan Daerah di Era Ketidakpastian.”
Ia memaparkan beragam tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, seperti tekanan fiskal, dinamika global, serta meningkatnya ekspektasi publik atas transparansi dan akuntabilitas. Menurutnya, pengendalian intern harus lebih dari sekadar prosedur administratif—melainkan menjadi sistem adaptif yang mencakup seluruh siklus manajemen, dari perencanaan hingga evaluasi.
Ia juga menekankan pentingnya peran SPIP sebagai sistem peringatan dini (early warning system) dalam mencegah penyimpangan, potensi fraud, dan kegagalan program.
Baca Juga: Soft Skills Jadi Kunci Sukses Mahasiswa Hadapi Dunia Kerja
"Banyak program gagal bukan karena perencanaan yang buruk, tetapi karena lemahnya pengendalian sejak awal," tegas Yusuf Ateh.
Kegiatan pembinaan ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman seluruh jajaran birokrasi di Kota Bekasi mengenai pentingnya pengendalian intern yang menyatu dengan budaya kerja.
Wali Kota Tri Adhianto menargetkan peningkatan level SPIP ke Level 3 dan menanamkan prinsip akuntabilitas dalam setiap lini pemerintahan sebagai standar pelayanan publik.***
