BEKASI.POJOKSATU.id – Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menghadiri Rapat Evaluasi APBD bersama seluruh kepala daerah kabupaten dan kota se-Jawa Barat yang digelar di Gedung Negara Pakuan (Bale Pakuan), Bandung, Jumat, 9 Januari 2026.
Dalam kegiatan tersebut, Tri Adhianto didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi Yudianto serta Kepala Bapperida Kota Bekasi Dicky Irawan.
Rapat evaluasi yang berlangsung di Ruang Resepsi Bale Pakuan dan dimulai pukul 14.00 WIB itu dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Turut hadir para bupati dan wali kota beserta jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Agenda ini menjadi tahapan penting untuk memastikan rancangan APBD kabupaten dan kota selaras dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta pemerintah pusat sebelum diberlakukan pada tahun anggaran 2026.
Baca Juga: Kebakaran Depo Isi Ulang Air di Jatikramat Bekasi, Kerugian Ditaksir Rp300 Juta
Dalam arahannya, Gubernur Jawa Barat menekankan tiga poin utama yang harus menjadi perhatian seluruh pemerintah daerah, yakni keterbukaan anggaran, penajaman prioritas pembangunan, serta efisiensi belanja.
Kepala daerah diminta membuka rincian penggunaan APBD 2026 kepada masyarakat melalui berbagai kanal informasi, termasuk media sosial.
Selain itu, anggaran diminta lebih difokuskan pada sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan.
Di tengah tekanan fiskal akibat berkurangnya dana transfer, Gubernur juga menginstruksikan adanya penghematan signifikan, salah satunya dengan memangkas belanja yang tidak bersifat mendesak seperti perjalanan dinas.
Baca Juga: Musrenbang Kelurahan Harapan Mulya Jadi Tahapan Awal Penyusunan RKPD Kota Bekasi 2027
Menanggapi arahan tersebut, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menegaskan komitmen Pemerintah Kota Bekasi untuk mengelola APBD Kota Bekasi 2026 secara transparan, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Pemerintah Kota Bekasi siap menjalankan arahan Gubernur Jawa Barat terkait transparansi dan efisiensi anggaran. Kami akan memastikan setiap rupiah dalam APBD 2026 benar-benar digunakan untuk program yang berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya pada sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan," kata Tri Adhianto.
"Transparansi kepada publik juga akan terus kami perkuat sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan dan tata kelola pemerintahan yang baik,” sambung dia.
Ia menambahkan, melalui evaluasi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi dapat menyempurnakan perencanaan anggaran agar tetap adaptif terhadap kondisi fiskal, sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kehadiran Wali Kota Bekasi bersama jajaran TAPD dalam rapat tersebut menegaskan komitmen Pemerintah Kota Bekasi untuk memastikan APBD Kota Bekasi 2026 disusun secara akuntabel, tepat sasaran, serta sejalan dengan arah pembangunan Provinsi Jawa Barat dan kebijakan nasional.***
