BEKASI.POJOKSATU.ID - Ketidakjelasan pembagian kewenangan antara pengelola proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan dan Pemerintah Kabupaten Bekasi membuat proses relokasi sekolah terdampak proyek tersebut berjalan di tempat.
Hingga kini, tiga sekolah dasar di Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, masih harus beroperasi di tengah aktivitas konstruksi tol yang melintas sangat dekat dengan bangunan sekolah.
SDN Burangkeng 04 menjadi salah satu contoh paling nyata. Badan jalan tol Japek II bahkan melintas tepat di atas area sekolah.
Baca Juga: Banjir di Jakarta Utara, Perjalanan KRL Bekasi-Cikarang Terganggu
Pilar-pilar raksasa penyangga tol berdiri di samping ruang kelas dan lapangan upacara, menciptakan kondisi belajar yang jauh dari kata aman dan nyaman.
Namun hingga kini, sekolah tersebut belum juga direlokasi.
Warga dan orang tua murid menilai mandeknya relokasi terjadi karena belum adanya keputusan final mengenai lokasi pengganti.
Baca Juga: Aplikasi Layanan Satu Pintu Pemkab Bekasi Jadi Alat Kontrol Perizinan dan Cegah Pungli
Padahal, pemerintah desa mengaku telah menjalankan seluruh prosedur administratif yang diminta.
"Di musdes itu ada usulan tiga titik untuk satu sekolah. Kami usulkan lalu bikin berita acara disampaikan ke bupati. Bupati bikin tim untuk mengecek dan mengkaji," kata Kepala Desa Burangkeng, Nemin, dikutip dari Radar Bekasi, 12 Januari 2026.
Menurut Nemin, tim dari Pemerintah Kabupaten Bekasi sudah melakukan peninjauan lapangan sejak November lalu.
Baca Juga: Pemkab Bekasi Luncurkan Aplikasi Layanan Satu Pintu, Dorong Investasi dan Pangkas Birokrasi
Namun hasil peninjauan tersebut belum berujung pada keputusan apa pun. Kondisi ini membuat warga menilai terjadi bottleneck di tingkat pengambil kebijakan.
“Sampai sekarang belum tahu, kami sudah nunggu. Warga juga sudah nanya terus ke saya, memang belum ada kelanjutannya,” ujar Nemin.
Di sisi lain, penggantian lahan dan pembangunan sekolah baru disebut menjadi tanggung jawab pihak pengelola Tol Japek II Selatan.
Sementara penentuan dan penyediaan lokasi pengganti berada di tangan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Pembagian peran inilah yang dinilai membuat proses berjalan lambat karena masing-masing pihak terkesan saling menunggu.
Baca Juga: Banjir Tarumajaya Picu Motor Masuk Tol, Polisi Lakukan Pengawalan Khusus Hingga Jakarta Utara
"Kalau begini kami juga susah. Harapannya semoga cepat selesai saja," kata Nemin menegaskan.
Akibat relokasi yang belum tuntas, pekerjaan proyek tol di tiga titik sekolah terpaksa dihentikan.
Sementara itu, para siswa masih harus belajar di lingkungan yang terdampak langsung aktivitas konstruksi.
Baca Juga: Hujan Deras Sejak Dini Hari, Banjir di Medansatria dan Sejumlah Wilayah Kota Bekasi Capai 70 Cm
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan keselamatan siswa serta kualitas proses belajar mengajar.
“Harapan kami tentu saja sekolah baru biar anak-anak belajar nyaman lagi. Tapi sampai sekarang masih belum ada,” ujar Ismi, warga sekaligus orang tua murid SDN Burangkeng 04.
Kasus ini menunjukkan bagaimana proyek infrastruktur strategis bisa tersendat ketika koordinasi antarlembaga tidak berjalan efektif.
Di tengah saling tunggu keputusan, anak-anak sekolah kembali menjadi pihak yang paling dirugikan.***
