BEKASI.POJOKSATU.ID - Aksi penutupan Jalan KH. Fudholi di Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, membuka kembali sorotan terhadap tanggung jawab wakil rakyat di daerah pemilihan mereka sendiri.
Infrastruktur rusak dan banjir yang berulang dinilai warga sebagai cermin lemahnya akuntabilitas politik lokal, terutama bagi anggota DPRD yang menjadikan wilayah tersebut sebagai dapil.
Warga Kampung Kebon Kopi menilai, kerusakan jalan dan drainase yang berlangsung bertahun-tahun tidak sebanding dengan janji-janji politik yang kerap disampaikan saat masa pemilihan.
Baca Juga: Pimpinan World Bank Tinjau Layanan Posyandu dan Upaya Cegah Stunting di Desa Kertarahayu
Padahal, persoalan tersebut sudah diusulkan sejak 2023 melalui Musrenbang Desa Karangasih, namun hingga 2026 belum juga terealisasi.
Salah satu warga, Ali Sodik, menyebut aksi penutupan jalan merupakan bentuk tekanan politik dari masyarakat akar rumput agar wakil rakyat tidak menutup mata terhadap persoalan di dapilnya sendiri.
“Kami ini tinggal di wilayah dapil mereka. Jalan rusak, banjir masuk rumah, tapi seolah tidak ada yang benar-benar memperjuangkan. Makanya warga turun langsung,” ujar pria yang akrab disapa Bobby, Kamis 29 Januari 2026.
Baca Juga: BPBD Ungkap Penyebab Banjir di Kabupaten Bekasi Belum Surut Sejak Pertengahan Januari
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya jarak antara kepentingan warga dan prioritas kebijakan yang diperjuangkan di tingkat legislatif.
Bobby menegaskan, warga tidak lagi ingin mendengar janji, melainkan menuntut bukti nyata.
“Kami tidak minta muluk-muluk, hanya perbaikan jalan dan drainase sepanjang 1,5 kilometer. Itu kebutuhan dasar warga di sini,” tegasnya.
Baca Juga: Curah Hujan Tinggi Picu Longsor di CitraGrand Cibubur CBD, Jalan Amblas
Tekanan politik lokal pun mengarah langsung ke DPRD Kabupaten Bekasi, khususnya anggota dewan dari daerah pemilihan setempat.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Saeful Islam, mengakui bahwa wilayah tersebut merupakan bagian dari dapilnya dan memahami keresahan warga.
“Ini memang wilayah dapil saya. Saya paham betul kekecewaan masyarakat. Usulan perbaikan jalan ini sudah masuk sejak dua sampai tiga tahun lalu,” kata Saeful.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menyatakan bahwa perbaikan Jalan KH. Fudholi direncanakan akan direalisasikan tahun ini.
Ia mengklaim anggaran sudah tersedia dan siap dikawal agar tidak kembali tertunda.
Baca Juga: Turbocharge Konten Otomotif, Era EV dan Tech 2026 yang Bikin Otak Mekanik Meledak
“Di data Bappeda, peningkatan jalan itu sudah ada titiknya. Anggarannya sekitar Rp1,9 miliar dan DPA-nya sudah ada. Saya siap mengawal,” ujarnya.
Namun bagi warga, pernyataan tersebut masih harus dibuktikan.
Aksi penutupan jalan menjadi simbol bahwa masyarakat kini semakin kritis dan berani menagih akuntabilitas wakil rakyat di dapilnya.
Infrastruktur yang mangkrak bukan lagi sekadar persoalan teknis, tetapi telah menjadi isu politik lokal yang menguji kepercayaan publik terhadap DPRD.***
