BEKASI.POJOKSATU.id - Pemerintah Kabupaten Bekasi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Aula Gedung Mamun Nawawi, Rabu, 8 April 2026.
Forum ini menjadi wadah strategis dalam menentukan arah kebijakan serta prioritas pembangunan daerah secara terencana.
Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, menegaskan bahwa Musrenbang harus menghasilkan program konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat, bukan sekadar kegiatan formalitas.
“Ke depan saya ingin Musrenbang ini bukan hanya seremonial. Kita harus memastikan adanya pembangunan yang berkeadilan. Jangan sampai Musrenbang dilakukan, tetapi ada desa yang tidak merasakan pembangunan,” kata dia.
Baca Juga: DPRD Bekasi Dorong KPAD Responsif dan Masyarakat Berani Laporkan Masalah Anak
Ia menjelaskan, pemerintah daerah akan menetapkan skala prioritas pembangunan di setiap desa guna menjamin pemerataan. Setiap wilayah akan difokuskan pada beberapa titik pembangunan utama yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
“Setiap desa akan kita tentukan prioritasnya, misalnya tiga sampai lima titik pembangunan yang dikunci lebih dulu. Setelah itu baru kita lihat kebutuhan lain berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah,” jelasnya.
Selain itu, Asep menekankan pentingnya inovasi dalam pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan anggaran. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menggandeng kawasan industri dan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial atau CSR.
“Kita akan libatkan kawasan industri. Ada ribuan perusahaan yang bisa berkontribusi, misalnya membantu pembangunan fasilitas pendidikan atau infrastruktur dasar, untuk menutup celah keterbatasan APBD,” ungkapnya.
Dalam arah kebijakan pembangunan tahun 2027, Pemkab Bekasi menetapkan sektor kesehatan, infrastruktur, dan pendidikan sebagai prioritas utama. Pemerintah juga berkomitmen memastikan layanan dasar masyarakat terpenuhi secara optimal.
Baca Juga: DPRD Bekasi Fokus Bahas 3 Perda Prioritas di Awal 2026, Ini Daftar yang Paling Mendesak
“Kesehatan itu wajib, tidak boleh ada masyarakat yang tidak terlayani. Infrastruktur juga menjadi prioritas, termasuk perbaikan jalan. Begitu juga pendidikan, baik pembangunan sekolah baru maupun rehabilitasi sekolah rusak,” tegasnya.
Ia menambahkan, perencanaan pembangunan harus berbasis data yang akurat serta dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel agar anggaran yang digunakan memberikan manfaat maksimal.
Musrenbang RKPD 2027 ini dihadiri oleh unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, perangkat daerah, camat, kepala desa dan lurah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, baik secara langsung maupun daring.***
