BEKASI.POJOKSATU.id - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi meminta seluruh perangkat daerah memastikan setiap program dan kegiatan yang disusun selaras dengan visi pembangunan daerah, yakni Kabupaten Bekasi Bangkit, Maju, Sejahtera.
Kepala Bappeda Kabupaten Bekasi, Dwi Sigit Andrian, menegaskan visi tersebut tidak boleh hanya menjadi slogan, tetapi harus menjadi pedoman utama dalam setiap proses perencanaan pembangunan.
"Visi tersebut bukan hanya sebatas slogan yang kita sebutkan, tetapi bagaimana kita semua dapat mewujudkan visi tersebut sebagai arah pembangunan dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama," ujar Dwi Sigit saat memimpin apel pagi ASN di Plaza Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, Senin, 13 Juli 2026.
Baca Juga: Pendataan 282 Ribu Usaha di Bekasi Ditargetkan Rampung Agustus
Menurutnya, visi daerah telah diterjemahkan ke dalam misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan, hingga sub-kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing perangkat daerah.
Karena itu, seluruh OPD diminta mengevaluasi kembali program yang telah disusun agar benar-benar memiliki kontribusi terhadap pencapaian visi pembangunan Kabupaten Bekasi.
"Pertanyaannya, apakah kegiatan atau sub-kegiatan yang ada di seluruh perangkat daerah ini memiliki benang merah atau tidak untuk mewujudkan visi Kabupaten Bekasi. Ini yang perlu kita evaluasi bersama," katanya.
Dwi Sigit juga mengingatkan pentingnya menjaga keterpaduan dokumen perencanaan, mulai dari RPJMD, Renstra, RKPD hingga Renja perangkat daerah agar pembangunan berjalan terarah dan saling mendukung.
Ia turut mengapresiasi perangkat daerah yang telah menyampaikan usulan perubahan Rencana Kerja (Renja) dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Baca Juga: SMKN 2 Babelan Diproyeksikan Dibangun 2027, KCD Jabar Mulai Survei Lokasi
Selain itu, perangkat daerah yang mengusulkan tambahan kegiatan diminta menyesuaikan rencana tersebut dengan kemampuan keuangan daerah.
"Untuk perangkat daerah yang mengusulkan tambahan kegiatan, nanti akan kita sesuaikan kembali dengan kemampuan keuangan daerah," ujarnya.***




