BEKASI.POJOKSATU.ID - Anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah akibat tekanan ekonomi kini menjadi sasaran utama intervensi gizi melalui program MBG di Kabupaten Bekasi.
Pemerintah daerah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) memperluas cakupan penerima manfaat program ini sebagai bentuk jaring pengaman sosial bagi kelompok anak paling rentan, khususnya mereka yang berada di luar sistem pendidikan formal.
Kebijakan tersebut mengemuka setelah terungkap data Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi yang mencatat lebih dari 36 ribu anak belum bersekolah, tidak melanjutkan pendidikan, atau mengalami putus sekolah.
Baca Juga: Hari Desa Nasional 2026, Bekasi Tegaskan Komitmen Bangun Desa Mandiri
Sebagian besar dari kelompok tersebut dipengaruhi oleh faktor ekonomi keluarga, mulai dari keterbatasan biaya sekolah hingga kebutuhan membantu orang tua mencari nafkah.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kabupaten Bekasi, Fadly Marissatrio, mengatakan perluasan sasaran MBG merupakan langkah strategis untuk menjangkau anak-anak yang selama ini luput dari program gizi berbasis sekolah.
"Anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah karena faktor ekonomi menjadi perhatian serius. Mereka tetap memiliki hak yang sama atas pemenuhan gizi," ujar Fadly, dikutip dari Radar Bekasi, 19 Januari 2026.
Baca Juga: Salah Letak Polder, Banjir Masih Jadi Langganan di Bekasi Barat
Menurutnya, anak tidak sekolah di Kabupaten Bekasi terbagi dalam beberapa kategori, salah satunya adalah anak lulusan SD atau SMP yang tidak mampu melanjutkan ke jenjang berikutnya.
Kondisi ekonomi keluarga menjadi penyebab dominan, sehingga berdampak langsung pada kualitas asupan gizi dan kesehatan anak.
Melalui program MBG, pemerintah berupaya memutus mata rantai kerentanan tersebut.
Baca Juga: Tak Capai Target 2025, Bapenda Bekasi Benahi Strategi Pajak 2026
Anak-anak yang tidak bersekolah tetap akan mendapatkan akses makanan bergizi sebagai bagian dari intervensi negara dalam menjaga kualitas sumber daya manusia sejak dini.
"Program ini tidak hanya soal makan, tapi tentang memastikan anak-anak tetap tumbuh sehat meski menghadapi keterbatasan ekonomi," kata Fadly.
Pendataan calon penerima manfaat dilakukan hingga tingkat kecamatan dan desa untuk memastikan program tepat sasaran.
Para camat diminta memverifikasi langsung kondisi sosial dan ekonomi anak-anak di wilayahnya, agar tidak terjadi kekeliruan dalam penyaluran bantuan.
Baca Juga: Lebih dari 36 Ribu Anak Tak Sekolah di Bekasi Masuk Radar Program Gizi Nasional
Selain anak tidak sekolah, MBG juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan balita sebagai bagian dari strategi percepatan penurunan stunting.
Pemerintah daerah berperan memastikan kelancaran distribusi, ketersediaan bahan pangan, serta pemerataan manfaat di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi.
"Kami berharap program ini menjadi jaring pengaman sosial yang nyata, khususnya bagi anak-anak yang terpaksa berhenti sekolah karena ekonomi. Negara harus hadir di situasi seperti ini," pungkas Fadly.
