BEKASI.POJOKSATU.ID - Narasi lama yang selalu menyalahkan hujan deras dan tumpukan sampah sebagai penyebab utama banjir di Kabupaten Bekasi mulai diluruskan oleh pemerintah daerah.

Pelaksana Tugas Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menegaskan bahwa banjir tahunan yang kerap melanda wilayahnya merupakan persoalan kompleks yang tidak bisa disederhanakan hanya pada dua faktor tersebut.

Menurut Asep, persoalan tata ruang, bangunan liar, hingga alih fungsi lahan justru menjadi penyumbang besar terjadinya banjir.

Baca Juga: Banjir Tak Bisa Ditangani Sendiri, Pemkab Bekasi Gandeng Pemprov Jabar dan BWS

Ia menilai, selama ini publik terlalu fokus pada sampah dan curah hujan, sementara akar persoalan struktural sering luput dari perhatian.

"Kita tidak bisa hanya menyalahkan hujan atau sampah. Bangunan liar dan tata ruang yang tidak sesuai juga menjadi penyebab utama banjir," ujar Asep.

Asep menjelaskan, banyak bangunan berdiri menjorok ke sungai dan saluran air, menyebabkan penyempitan aliran yang berdampak langsung pada meluapnya air saat hujan turun.

Baca Juga: Tanggul Jebol Muara Gembong, BBWSC: Penanganan Permanen Butuh Perencanaan Matang

Kondisi ini diperparah oleh perubahan fungsi lahan yang sebelumnya menjadi daerah resapan air.

"Banyak kawasan yang tadinya daerah resapan, sekarang berubah menjadi perumahan. Airnya lari ke mana? Ini yang harus kita evaluasi bersama," katanya.

Dalam beberapa peninjauan lapangan, pemerintah daerah menemukan sejumlah bangunan liar yang menghambat fungsi drainase.

Baca Juga: Sekolah Terendam Banjir, Makan Bergizi Gratis Dialihkan untuk Warga Muaragembong

Salah satunya berada di sekitar kawasan RSUD Kabupaten Bekasi. Bangunan tersebut akhirnya dibongkar agar aliran air kembali normal.

Meski begitu, Asep menekankan bahwa penertiban dilakukan dengan pendekatan humanis.

"Bangunan tersebut dibongkar, namun pemerintah tetap memberikan solusi dengan memfasilitasi pedagang agar tetap bisa berusaha di area yang tidak mengganggu fungsi drainase," ujarnya.

Asep menilai, edukasi kepada masyarakat menjadi kunci penting agar pola pikir terkait banjir dapat berubah.

Menurutnya, jika persoalan banjir hanya terus dikaitkan dengan sampah, maka solusi jangka panjang tidak akan pernah tercapai.

Baca Juga: Ditunjuk Jadi Agen Perubahan, Siswa SMPN 17 Bekasi Diminta Berani Lawan Perundungan

Penanganan banjir, kata dia, harus mencakup penataan lingkungan, pengendalian tata ruang, serta penegakan aturan terhadap bangunan yang melanggar.

Pemerintah Kabupaten Bekasi juga terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Balai Wilayah Sungai (BWS) dalam penanganan sungai dan tanggul.

Langkah ini dilakukan agar kebijakan yang diambil tidak tumpang tindih dan dapat memberikan dampak nyata.

"Ini memang dampak perencanaan di masa lalu. Sekarang tugas kita adalah mencari solusi agar banjir bisa dikurangi dan tidak terus menjadi masalah tahunan bagi masyarakat," pungkas Asep.***