SETU, BEKASI.POJOKSATU.id - Camat Setu, Joko Dwijatmoko, mendorong pemerintah desa, khususnya tujuh kepala desa baru di Kecamatan Setu, untuk segera menetapkan unsur tokoh masyarakat secara resmi melalui mekanisme Musyawarah Desa (Musdes).

Langkah antisipatif ini dinilai penting guna mencegah munculnya klaim sepihak maupun polemik di kemudian hari ketika peran tokoh masyarakat dibutuhkan dalam agenda strategis desa, seperti pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW).

​Menurut Joko, penetapan tokoh masyarakat yang dilakukan jauh sebelum munculnya kepentingan politik atau agenda tertentu akan jauh lebih kondusif dan minim resistensi.

​"Pembentukan tokoh itu nanti ada beberapa perwakilan, seperti perwakilan profesi, tokoh agama, tokoh pemuda, masyarakat, dan wanita. Itu dikumpulkan melalui Musyawarah Desa yang diprakarsai oleh BPD, perangkat desa, dan masyarakat. Setelah digodok di desa, baru dibuatkan SK dan di-Perdes-kan," jelas Joko Dwijatmoko usai rapat Minggon Kecamatan Setu, Rabu, 18 November 2026.

​Ia berkaca pada pengalaman sebelumnya di wilayah Kecamatan Setu, di mana penetapan tokoh masyarakat yang telah memiliki dasar hukum kuat lewat Musdes mampu meredam potensi gesekan saat dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan desa.

​"Pengin saya sih sesegera mungkin dibentuk. Ketika kepala desa terpilih sudah dilantik dan tokoh-tokohnya sudah ditetapkan sesuai prosedur, jalannya pemerintahan desa ke depan akan jauh lebih enak dan tertib," demikian kata dia.