BEKASI.POJOKSATU.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menyatakan dukungan penuh terhadap kelancaran pelaksanaan serta pengawasan program revitalisasi tambak Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat. Program strategis nasional ini menyasar enam desa di Kecamatan Muaragembong dengan total luas lahan mencapai 4.133 hektare.

​Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, saat mewakili Bupati Bekasi dalam rapat koordinasi laporan perkembangan program revitalisasi tambak Pantura di Ruang Kerja Bupati Bekasi, Plaza Pemkab Cikarang Pusat, Selasa, 17 November 2026.

​Menurut Endin, Pemkab Bekasi siap memfasilitasi berbagai kebutuhan teknis di daerah guna memastikan agenda prioritas pemerintah pusat tersebut berjalan optimal dan tepat sasaran.

​"Program ini adalah program strategis yang memang harus kita sukseskan. Kami dari Pemerintah Kabupaten Bekasi akan seoptimal mungkin mendukung agar program ini berjalan dengan lancar dan sukses, sesuai harapan Bapak Presiden," ujar Endin.

​Rapat koordinasi lintas instansi ini turut dihadiri Direktur Ikan Air Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Ikhsan Kamil, tim Kantor Staf Presiden (KSP), Plt. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi Yulia Legiana, Kepala Bidang Jembatan DSDABMBK, serta Camat Muaragembong.

​Endin menambahkan, Pemkab Bekasi sebelumnya telah menggencarkan sosialisasi serta menjaring aspirasi warga dan perangkat desa di wilayah sasaran, salah satunya di Desa Pantai Harapanjaya. Seluruh tahapan penyiapan lahan dan pendampingan masyarakat dipastikan selaras dengan arahan teknis dari KKP dan KSP.

​"Pada prinsipnya, masyarakat menyesuaikan dengan program pemerintah. Namun, kami tentu perlu memastikan setiap tahapan berjalan sesuai arahan dan koordinasi dengan pihak yang memiliki kewenangan terhadap program ini," jelasnya.

​"Kami siap memfasilitasi dan membantu menyukseskan program ini. Untuk substansi maupun teknis pelaksanaannya, tentu kami akan menyesuaikan dengan arahan dan kebutuhan dari pemerintah pusat," pungkasnya.

​Sebagai tindak lanjut, monitoring lapangan dijadwalkan berlangsung pada Rabu (18/11/2026) di Muaragembong yang akan dihadiri langsung oleh Kepala KSP, Gubernur Jawa Barat, Sekda Provinsi Jawa Barat, Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja, serta sejumlah kepala daerah penerima program serupa di Jawa Barat.