BEKASI.POJOKSATU.id - Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono, tercatat tidak memenuhi panggilan pemeriksaan tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Selasa, 17 November 2026.

Tri sedianya dimintai keterangan sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Perusahaan Daerah (PD) Migas Kota Bekasi, namun mengajukan surat resmi permohonan penjadwalan ulang pada pekan depan.

​Ketidakhadiran orang nomor satu di Kota Bekasi tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna.

​"Yang bersangkutan untuk pemeriksaan kemarin itu tidak hadir, dan ada surat minta di-reschedule pemanggilan minggu depan," kata Anang, Rabu, 18 November 2026.

​Merespons penundaan agenda pemeriksaan tersebut, Ketua Anak Muda Bekasi (Amube), Zefanya Zulian, mendesak agar Tri Adhianto bersikap terbuka dan kooperatif terhadap proses penegakan hukum.

Menurutnya, kesaksian Tri sangat krusial mengingat posisinya sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM) PD Migas Kota Bekasi yang memegang kendali atas kebijakan strategis maupun persetujuan kerja sama perusahaan daerah.

​"Sebagai KPM, beliau tentu mengetahui seluk-beluk administrasi kerja sama hingga keputusan dan kebijakan dalam setiap program kerja PD Migas. Oleh karena itu, kehadirannya sebagai saksi sangat vital untuk membuat terang perkara ini," ujar Zefanya.

​Zefanya pun menyoroti alasan permohonan penjadwalan ulang tersebut dan mengingatkan agar proses penyidikan dikawal ketat oleh publik supaya bebas dari intervensi. Pihaknya menilai penundaan pemeriksaan berpotensi menimbulkan kecurigaan adanya upaya lobi pengamanan perkara.

​"Kami menduga penundaan ini bukan sekadar urusan jadwal dinas, melainkan ada upaya untuk mencari jaringan atau lobi-lobi pengamanan agar tidak tersandung dalam kasus PD Migas. Masyarakat Bekasi berhak tahu dan mengawal kasus ini sampai tuntas," katanya.

​Atas dasar itu, Amube mendorong Kejagung tetap bertindak profesional dan independen dengan memeriksa seluruh pihak yang terlibat tanpa pandang bulu. Zefanya memastikan pihaknya akan terus mengawal jalannya proses hukum dugaan korupsi PD Migas Kota Bekasi hingga tuntas.

​"Amube juga memastikan akan terus mengawal jalannya proses hukum ini hingga seluruh pihak yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban di muka hukum," pungkasnya.