BEKASI.POJOKSATU.id - Aksi demo di TPA Burangkeng yang digelar warga Desa Burangkeng menyoroti sejumlah isu krusial, mulai dari pengelolaan sampah hingga transparansi penggunaan anggaran alat berat. Hal tersebut disampaikan Kepala Desa Burangkeng, Nemin bin Sain, usai menemui perwakilan warga dan unsur terkait, Rabu siang, 21 Januari 2026.
Nemin mengungkapkan, salah satu tuntutan warga adalah permintaan agar ada evaluasi terhadap kinerja kepala dinas terkait, termasuk wacana pergantian pimpinan dinas yang dinilai belum maksimal dalam mengelola TPA Burangkeng.
“Tuntutan warga itu menurut saya hal yang wajar. Mereka menilai pengelolaan TPA kurang memadai dan belum terlihat keseriusannya, meskipun saat ini sudah ada 22 unit alat berat yang diterjunkan,” ujar dia.
Baca Juga: Kepala UPTD PAS Burangkeng Jelaskan soal Alat Berat di TPA
Selain itu, warga juga menuntut adanya keterbukaan informasi terkait anggaran pengadaan dan operasional alat berat yang nilainya disebut mencapai puluhan miliar rupiah. Masyarakat ingin mengetahui proses penganggaran, mekanisme sewa, hingga sistem pembayaran alat berat tersebut.
Menanggapi hal itu, Nemin menjelaskan bahwa sistem sewa alat berat di TPA Burangkeng menggunakan perhitungan jam kerja. Artinya, alat berat hanya dibayar sesuai jam operasionalnya.
“Kalau alat berat tidak beroperasi karena rusak atau tidak digunakan, maka tidak masuk hitungan pembayaran. Sistemnya jam-jaman, bukan harian atau bulanan,” jelasnya.
Baca Juga: Demo di TPA Burangkeng, Nemin Jembatani Aspirasi Warga ke Pemerintah Daerah
Ia menilai tingginya idealisme warga terhadap desanya harus dipahami sebagai bentuk kepedulian. Namun, ia juga mengingatkan agar keberadaan TPA tidak sampai mengorbankan aspek kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat sekitar.
“Jangan sampai karena ada TPA di Burangkeng, perhatian terhadap kesehatan dan lingkungan warga jadi kurang. Ini yang menjadi harapan masyarakat,” pungkas Nemin.***
