BEKASI.POJOKSATU.ID - Rencana pemerintah pusat membangun hunian vertikal bagi buruh di Kabupaten Bekasi mendapat sambutan positif dari kalangan serikat pekerja.
Skema uang muka nol persen atau DP 0% dan subsidi pemerintah dinilai menjadi solusi konkret bagi buruh muda yang selama ini kesulitan memiliki rumah, terutama mereka yang baru bekerja satu hingga dua tahun.
Sekretaris Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Bekasi, Sarino, menyatakan dukungan penuh terhadap program tersebut.
Baca Juga: Jelang Arus Mudik 2026, Bekasi Siapkan Rp11 Miliar Demi Jalan Mulus dan Pemudik Aman
Menurutnya, akses kepemilikan rumah menjadi persoalan klasik bagi buruh, khususnya generasi muda yang belum memiliki tabungan cukup untuk membayar uang muka perumahan.
“Kita sangat setuju apalagi dengan DP-nya nol dan subsidi dari pemerintah. Karena sekarang cari rumah khususnya teman-teman buruh yang masih muda-muda ini sulit, karena lokasinya udah jauh-jauh yang subsidi,” ujar Sarino, dikutip dari Radar Bekasi, Selasa 24 Februari 2026.
Ia menjelaskan, selama ini rumah subsidi tapak yang tersedia bagi buruh umumnya berada di wilayah yang jauh dari kawasan industri, seperti Srimukti atau Cibarusah.
Baca Juga: Penumpang Membludak, Dishub Bekasi Siapkan Halte Permanen Transjakarta di Komsen Jatiasih
Jarak tempuh yang jauh tidak hanya menambah biaya transportasi, tetapi juga menguras waktu dan tenaga pekerja.
Rencana pembangunan hunian vertikal di Jalan Serang Bulak, Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, dinilai lebih strategis karena dekat dengan kawasan industri tempat ribuan buruh bekerja.
Selain faktor jarak, aspek keamanan dari risiko banjir juga menjadi pertimbangan penting.
“Nah sekarang justru dengan rumah vertikal ini potensi kebanjirannya minim. Itu yang diharapkan. Daripada perumahan terlalu jauh juga belum tentu aman dari banjir,” kata Sarino.
Menurutnya, bagi buruh, kepemilikan rumah adalah impian besar yang selama ini terasa sulit dijangkau.
Skema DP nol persen membuka peluang lebih luas, terutama bagi pekerja dengan masa kerja yang masih singkat dan penghasilan terbatas.
Sarino juga menegaskan bahwa isu kualitas material bangunan bukan menjadi prioritas utama buruh.
Selama hunian tersebut layak dan aman dari banjir, memiliki aset properti sendiri sudah menjadi kebanggaan tersendiri.
“Kalau teman-teman buruh sebenarnya tidak melihat dari sisi itu. Karena yang penting teman-teman buruh itu punya rumah udah seneng banget, luar biasa. Cuman dalam perjalanannya yang jadi kendala juga ini saat banjir,” terangnya.
Berdasarkan data serikat pekerja, sekitar 10 hingga 20 persen buruh di setiap pabrik di Kabupaten Bekasi masih belum memiliki rumah.
Program hunian vertikal ini diharapkan mampu menekan angka tersebut sekaligus memberikan kepastian tempat tinggal yang lebih dekat dengan lokasi kerja.
Baca Juga: Cabai Rawit Melonjak Tajam di Bekasi, Pemerintah Siapkan Langkah Antisipasi
Meski demikian, Sarino menekankan pentingnya dukungan regulasi, khususnya dalam hal pembiayaan perbankan.
Ia berharap pemerintah dapat mempermudah persyaratan kredit, terutama bagi buruh kontrak dan magang yang kerap terkendala status pekerjaan saat mengajukan pembiayaan.
“Yang penting kalau dari pihak pemerintah bisa menekankan kepada perbankan, karena kan urusannya dengan perbankan juga nih walaupun perumahan. Maka persyaratan itu yang dipermudah,” tutupnya.
Dukungan serikat pekerja ini menjadi sinyal positif bahwa program hunian vertikal tidak hanya dipandang sebagai proyek pembangunan fisik.
Melainkan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan buruh dan memperkuat akses kepemilikan rumah bagi kalangan pekerja muda di kawasan industri.***
