BEKASI.POJOKSATU.id - Asep Surya Atmaja berkomitmen bakal memprioritaskan layanan kesehatan gratis dan pembangunan infrastruktur usai dilantik menjadi Bupati Bekasi definitif untuk sisa masa jabatan 2025-2030.
Salah satu target utamanya adalah memastikan seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi mendapatkan akses layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan atau Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Asep mengatakan akan melanjutkan program pembangunan yang telah berjalan, termasuk visi Kabupaten Bekasi Bangkit, Maju, dan Sejahtera. Namun, sejumlah program akan difokuskan pada kebutuhan dasar masyarakat, terutama kesehatan dan infrastruktur.
“Alhamdulillah, hari ini saya sudah dilantik sebagai Bupati Bekasi definitif. Saya akan melanjutkan program-program Pak Ade Kuswara Kunang dengan tagline Bangkit, Maju, dan Sejahtera. Tetapi, ada skala prioritas, di antaranya kesehatan dan infrastruktur,” kata Asep usai pelantikan di Bandung, Jumat (23/10/2026).
Sebagai seorang dokter, Asep menaruh perhatian khusus pada akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Ia menargetkan agar tidak ada lagi warga yang kesulitan mendapatkan pengobatan karena persoalan biaya, dengan mengoptimalkan kepesertaan BPJS Kesehatan dan KIS.
“Ke depan, kemungkinan mulai 2027 saya ingin tidak ada lagi pasien atau masyarakat yang sakit harus membayar. Saya ingin semuanya ter-cover oleh BPJS atau Kartu Indonesia Sehat,” tegasnya.
Untuk merealisasikan target tersebut, Asep menyebut Pemkab Bekasi akan mempercepat upaya agar Kabupaten Bekasi kembali berstatus Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. Dengan status tersebut, masyarakat diharapkan lebih mudah mengakses layanan kesehatan ketika membutuhkan pengobatan.
“Insya Allah bulan depan kita akan menjadi UHC Prioritas. Jadi, siapa pun yang sakit harus bisa langsung mendapatkan layanan melalui BPJS. Kemarin kita belum berstatus prioritas, sekarang saya akan berupaya agar bulan depan bisa menjadi prioritas,” katanya.
Asep menambahkan, kemudahan akses kesehatan harus dirasakan masyarakat hingga tingkat pelayanan terdekat, termasuk puskesmas dan klinik. Karena itu, ia menekankan pentingnya memastikan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat aktif agar warga dapat memperoleh pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Semua masyarakat Kabupaten Bekasi yang sakit harus bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Mereka datang ke Puskesmas ataupun klinik terdekat harus bisa dilayani. Karena itu, KIS atau BPJS-nya harus kita aktifkan terlebih dahulu agar masyarakat bisa berobat,” ungkapnya.
Selain kesehatan dan infrastruktur, Asep juga menyoroti pentingnya keberanian pemerintah daerah dalam melakukan penataan wilayah, termasuk penertiban bangunan liar (bangli). Menurutnya, langkah penertiban harus dibarengi komunikasi dan pemahaman masyarakat agar pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan sosial baru.
“Bupati harus berani, tetapi organisasi kemasyarakatan dan masyarakat juga harus bersama-sama memahami. Selama ini saya mengedepankan pendekatan persuasif terlebih dahulu. Kalau sudah diajak bicara dengan baik tetapi tidak mau, tentu penertiban harus dilakukan,” jelasnya.
Meski demikian, Asep menegaskan penertiban tidak boleh mengabaikan kondisi warga yang terdampak. Pemerintah, kata dia, perlu mengedepankan negosiasi dan pendekatan manusiawi agar penataan wilayah tetap berjalan tanpa mengesampingkan persoalan sosial masyarakat.
“Saya juga tidak ingin ketika bangunan digusur, masyarakat justru menjadi tunawisma. Ketika hujan mereka kehujanan, ketika lapar mereka kelaparan, itu juga menjadi beban pemerintah. Karena itu, saya akan bernegosiasi dengan masyarakat agar ada kesepahaman sebelum penertiban dilakukan,” ungkapnya.(*)
