BEKASI.POJOKSATU.ID - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melontarkan pernyataan keras terkait persoalan banjir dan tata ruang di wilayah Bekasi.
Menurutnya, berbagai persoalan lingkungan yang kini muncul merupakan dampak dari pendekatan pembangunan yang terlalu politis dan mengabaikan hukum alam serta kajian teknis yang seharusnya menjadi dasar utama perencanaan wilayah.
Dedi yang akrab disapa KDM menegaskan bahwa alam tidak bisa diatur dengan kekuatan politik, sekuat apa pun pengaruhnya.
Baca Juga: 6.800 KK Mengungsi, Layanan Pengungsian Diuji di Tengah Banjir Terparah Bekasi
Ia menyebut, banyak kebijakan pembangunan yang selama ini diputuskan tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan.
Sehingga menimbulkan masalah berulang seperti banjir, kemacetan, dan kerusakan kawasan resapan air.
“Karena urusan alam enggak bisa didekatin politis. Walaupun kuat politiknya, tapi longsor enggak bisa dicegah karena kekuatan politik atau putusan di DPR memutuskan suara bulat,” ujar KDM, di Meikarta, Kamis 29 Januari 2026.
Baca Juga: KDM Bongkar Kegagalan Tata Kota Bekasi, Infrastruktur Tak Seimbang
Menurut KDM, pendekatan politis dalam pengambilan keputusan sering kali mengabaikan fakta ilmiah dan teknis.
Padahal, alam memiliki hukum sendiri yang tidak bisa dikompromikan dengan kepentingan jangka pendek, termasuk kepentingan ekonomi dan politik.
“Alam itu enggak bisa dibohongi. Mau diputuskan apa pun di ruang rapat, kalau daya dukungnya tidak ada, ya tetap akan banjir,” katanya.
Baca Juga: Bursa Bergejolak Imbas Tekanan Global, Dirut BEI Iman Rachman Pilih Mundur
Ia menilai, pembangunan kawasan perumahan dan industri di Bekasi selama ini tidak dibarengi dengan perhitungan komprehensif terkait kemampuan lingkungan menampung perubahan tersebut.
Rawa, setu, dan jalur air alami banyak yang tergerus, sementara sungai dipaksa menampung debit air lebih besar tanpa normalisasi yang memadai.
KDM menegaskan bahwa perubahan pendekatan dalam perencanaan wilayah menjadi keharusan.
Pemerintah daerah, menurutnya, harus berani meninggalkan pola lama yang terlalu mengandalkan kompromi politik dan mulai mengedepankan kajian akademis, teknis, serta data lingkungan yang objektif.
“Pendekatan ke depan harus ilmiah dan teknis. Hitung daya serap airnya, hitung daya dukung sungainya, hitung kemampuan jalannya. Jangan asal bangun lalu masyarakat yang menanggung dampaknya,” tegas KDM.
Baca Juga: Pengemudi Tewas di Tol Cikampek, Alarm Bahaya Kelelahan dan Penyakit Saat Berkendara
Ia juga mengingatkan bahwa kegagalan memahami hukum alam akan selalu berujung pada kerugian masyarakat.
Banjir yang berulang, kemacetan parah, dan menurunnya kualitas hidup warga menjadi harga mahal dari kesalahan perencanaan.
KDM berharap, kritik yang disampaikannya menjadi momentum evaluasi menyeluruh bagi pemerintah daerah di Bekasi.
Agar kebijakan pembangunan ke depan tidak lagi bertentangan dengan alam, melainkan selaras dan berkelanjutan.***
