BEKASI.POJOKSATU.ID - Struktur belanja Pemerintah Kabupaten Bekasi tahun 2026 mendapat sorotan tajam dari Kementerian Dalam Negeri.

Pasalnya, hampir separuh anggaran daerah justru terserap untuk sektor penunjang birokrasi, bukan layanan langsung kepada masyarakat.

Berdasarkan data komposisi pagu Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2026, sebesar 49 persen anggaran atau setara Rp4,38 triliun dialokasikan untuk sektor penunjang.

Sementara itu, sektor layanan publik hanya memperoleh 41 persen atau Rp3,72 triliun, dan sektor aktivitas yang berkaitan langsung dengan program pembangunan hanya 10 persen atau Rp870 miliar.

Baca Juga: WFH Mulai Dipertimbangkan, Tirta Bhagasasi Siapkan Skema Kerja Baru untuk Pegawai

Kondisi ini dinilai belum ideal dan berpotensi menghambat efektivitas pembangunan daerah.

Analis Kebijakan Ahli Muda Wilayah II Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Yoppy Juniaga, secara tegas meminta Pemkab Bekasi melakukan efisiensi anggaran, terutama pada kegiatan yang bersifat administratif.

“Sifat aktivitas maupun penunjang itu dapat diarahkan ke dalam sub-sub kegiatan yang bersifat layanan atau dampaknya langsung diterima oleh masyarakat,” ujarnya, dikutip dari Radar Bekasi, 9 April 2026.

Menurut Yoppy, porsi anggaran penunjang yang mencapai hampir 50 persen menunjukkan perlunya penataan ulang prioritas belanja daerah.

Baca Juga: WFH Mulai Dipertimbangkan, Tirta Bhagasasi Siapkan Skema Kerja Baru untuk Pegawai

Ia menekankan bahwa anggaran seharusnya lebih difokuskan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Meski demikian, Kemendagri tetap memberikan apresiasi terhadap upaya perencanaan yang telah dilakukan Pemkab Bekasi.

Namun, perbaikan struktur anggaran dinilai menjadi langkah krusial agar pembangunan lebih merata dan tepat sasaran.

Sorotan ini juga tidak lepas dari tantangan global yang tengah dihadapi, termasuk ketegangan geopolitik dunia yang berdampak pada kondisi ekonomi.

Pemerintah daerah diminta lebih adaptif dalam menyusun kebijakan anggaran agar tetap selaras dengan program nasional.

“Sejalan dengan itu tentu kami di tingkat pusat senantiasa mencermati perkembangan yang ada, sehingga beberapa kebijakan ini akan diupayakan untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan secara global tersebut,” terang Yoppy.

Baca Juga: Wakil Wali Kota Bekasi Dukung Pelatihan Vokasi Nasional 2026, Target Tekan Pengangguran

Di sisi lain, Pemkab Bekasi juga didorong untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian fiskal.

Dengan potensi industri dan investasi yang besar, Bekasi dinilai memiliki peluang untuk memperkuat performa ekonomi, asalkan didukung oleh kebijakan anggaran yang tepat.

Kritik terhadap struktur belanja ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam mengalokasikan anggaran.

Publik pun kini menaruh perhatian besar terhadap sejauh mana APBD benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.***