BEKASI.POJOKSATU.id - Ketua Executive Comittee Partai Buruh Jawa Barat, Suparno, berpandangan salah satu dari penanggulangan angka pengangguran yang tinggi di Kabupaten Bekasi adalah dengan cara memperkuat bursa kerja (job fair).
Suparno mengusulkan jika bursa kerja harus dibuat per daerah pemilih, sehingga lebih efektif. Dalam satu daerah pemilihan, terdapat 3 sampai 6 kecamatan. Penganggur tidak perlu jauh-jauh harus ke satu tempat yang ditetapkan, misalkan warga Babelan ke Cikarang.
"Warga di pelosok Muaragembong mau menghadiri job fair di Wibawa Mukti (Cikarang Timur, Ed) mikir ongkos, panas. Kita punya konsep seperti Disdukcapil agar Pemda mendekatkan diri kepada masyarakat untuk tenaga kerja," kata Parno, sapaan karibnya, belum lama ini.
Baca Juga: Jemaah Calhaj Kloter Pertama Berangkat ke Tanah Suci, Tri Berharap Jadi Haji Mabrur
"Warga di perkampungan gagap teknologi, masih ada yang tidak punya HP. Konsep job fair per dapil bisa menjangkau semua. Gak perlu gedung mewah, ajak HRD agar meminimalisasi calo tenaga kerja," sambung aktivis buruh ini.
Jika job fair diselenggarakan hanya 1 tahun sekali, Parno khawatir itu dimanfaatkan para oknum yang notabene berasal dari penyalur tenaga kerja. Dari puluhan sampai ratusan aplikasi lamaran kerja yang mereka terima, akan disebar ke perusahaan yang kiranya membutuhkan tenaga kerja.
"Dinsnaker harus diskusi dengan kaum buruh, Partai Buruh. Kabupaten Bekasi tidak maju di semua sisi. Dinas Tenaga Kerja harus tahu leading sectornya adalah kaum buruh, bukan mengabaikan Apindo. Kasin informasi saja, berpuluh-puluh tahun saja diikuti perkembangan dan pendapat. Sekarang berkuasa kaum uruh tidak melepas investasi," ucap dia.
Baca Juga: May Day di Kota Bekasi Dipastikan Berjalan Tertib
Karena itu, Parno meminta kepada wakil bupati Bekasi agar dapat mempertimbangkan peningkatan anggaran untuk penyelenggaraan job fair, supaya dapat terselenggara selama 7 kali dalam setahun.***
