BEKASI.POJOKSATU.id – Badan Parlemen Pemuda dan Mahasiswa menggelar aksi demonstrasi menolak tunjangan rumah dan transportasi bagi anggota DPRD Kabupaten Bekasi.
Mereka menilai kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi untuk pimpinan dan anggota legislatif tidak tepat dan menyakiti hati rakyat di tengah situasi ekonomi yang masih sulit.
Koordinator aksi, Zaelani, menegaskan bahwa demonstrasi ini merupakan bentuk protes atas keputusan yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kita tahu tunjangan dewan ini telah menyakiti hati kita semua. Dengan anggaran tunjangan mencapai sekitar Rp40 juta per bulan, kita sakit. Kita minta tunjangan itu harus dievaluasi,” ujar Zaelani, belum lama ini.
Baca Juga: Perda LP2B, Upaya Bekasi Lindungi Lahan Pertanian dan Sejahterakan Petani
Ia menambahkan, masih banyak masalah penting yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah daerah, seperti tingginya angka pengangguran, fasilitas pendidikan yang belum layak, layanan kesehatan yang belum merata, serta kondisi ekonomi masyarakat yang masih memprihatinkan.
“Pengangguran masih banyak, fasilitas pendidikan belum layak, kesehatan dan juga ekonomi masyarakat Kabupaten Bekasi harus benar-benar diperhatikan,” lanjutnya.
Menanggapi aksi ini, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Usup Supriatna, menemui massa dan menyatakan siap menindaklanjuti aspirasi mereka.
“Kami menerima aspirasi masyarakat. Untuk itu kami akan menyerahkan ke pimpinan DPRD untuk melakukan evaluasi terkait tunjangan itu,” kata Usup.***
