BEKASI.POJOKSATU.ID - Pemerintah Kabupaten Bekasi terus memacu peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai strategi utama untuk mencapai target investasi tahun 2026 sebesar Rp73,275 triliun.
Target tersebut mengalami kenaikan sekitar Rp725 miliar dibandingkan tahun sebelumnya, mencerminkan optimisme pemerintah daerah terhadap iklim investasi yang dinilai masih sangat kompetitif.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi, Juanda Rahmat, mengatakan bahwa fokus utama pemerintah daerah saat ini adalah memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan terintegrasi bagi para investor.
Baca Juga: PPPK Jadi Solusi atau Masalah? Sekolah di Bekasi Kekurangan Guru
Menurutnya, kualitas pelayanan menjadi faktor penentu dalam menarik minat penanaman modal, baik dari dalam maupun luar negeri.
"Kami fokus memberikan pelayanan terpadu bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya di Kabupaten Bekasi. Tujuannya tentu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Juanda, Selasa 13 Januari 2026.
Juanda menjelaskan, upaya peningkatan pelayanan dilakukan melalui penyederhanaan perizinan, pemanfaatan sistem digital, serta penguatan koordinasi lintas perangkat daerah.
Baca Juga: Website RSUD Bekasi Disusupi Konten Judi, Akses Informasi Kesehatan Terancam
Ia menilai, kemudahan berusaha akan memberikan kepastian bagi investor dan mempercepat realisasi investasi di lapangan.
Hingga saat ini, realisasi investasi Kabupaten Bekasi sepanjang tahun 2025 masih menunggu pengumuman resmi dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Meski demikian, berdasarkan data hingga triwulan III 2025, nilai investasi yang masuk telah mencapai Rp61,78 triliun.
Baca Juga: Genangan Air di Tol Sedyatmo Masih Terjadi di Off Ramp Rawa Bokor, GT Pluit 3 Kembali Normal
Angka tersebut menunjukkan tren positif dan menjadi modal penting untuk mengejar target tahun depan.
"Untuk realisasi 2025 masih proses penghitungan di BKPM dan diperkirakan diumumkan akhir Januari 2026. Namun sampai triwulan ketiga, Kabupaten Bekasi masih menjadi yang tertinggi di Jawa Barat," ucap Juanda.
Capaian tersebut menempatkan Kabupaten Bekasi sebagai daerah dengan realisasi investasi tertinggi di Jawa Barat, mengungguli Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bogor.
Kondisi ini menunjukkan daya saing daerah yang kuat, didukung infrastruktur industri, kawasan ekonomi, serta kebijakan pelayanan perizinan yang dinilai progresif.
Dari sisi legislatif, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, menekankan pentingnya pelayanan publik yang maksimal agar investasi yang masuk benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Baca Juga: BUMDes Tamansari Kembangkan Budidaya Cabai 1.000 Meter untuk Dorong Ekonomi Desa
Ia menyoroti peluncuran aplikasi Layanan Satu Pintu sebagai langkah strategis dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan.
"Ketika pemerintah daerah memberikan pelayanan yang maksimal, kami akan mendorong koordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan agar investasi yang masuk dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat Kabupaten Bekasi," kata Ade.
Pemkab Bekasi berharap, strategi peningkatan pelayanan terpadu ini tidak hanya mendongkrak nilai investasi.
Tetapi juga memperkuat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.***
