BEKASI.POJOKSATU.ID - Pemerintah Kabupaten Bekasi membawa sejumlah usulan strategis dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Barat untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027.

Sedikitnya 10 program prioritas diajukan dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan publik dan pembangunan infrastruktur.

Pelaksana Tugas Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menyampaikan bahwa seluruh usulan tersebut merupakan kebutuhan mendesak yang berdampak langsung pada masyarakat.

Program yang diajukan mencakup sektor kesehatan, infrastruktur, perumahan, lingkungan, hingga penguatan desa.

Baca Juga: Infrastruktur Jadi Sorotan, Bekasi Ajukan Pembangunan 38 Km Jalan Lingkungan

“Pada Musrenbang ini, kami mengusulkan kembali skema pembiayaan PBI BPJS sebagaimana diatur dalam Pergub Tahun 2015, di mana 40 persen pembiayaan diharapkan dapat ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan 60 persen oleh Pemerintah Daerah,” ujarnya, dikutip dari laman resmi Pemkab Bekasi, 16 April 2026.

Selain sektor kesehatan melalui program Penerima Bantuan Iuran BPJS, Pemkab Bekasi juga mengusulkan pengadaan 20 unit ambulans untuk meningkatkan layanan kesehatan di tingkat kecamatan.

Langkah ini diharapkan mampu mempercepat penanganan darurat bagi masyarakat.

Di bidang infrastruktur, pembangunan jalan lingkungan sepanjang 38 kilometer menjadi salah satu usulan utama.

Baca Juga: Pasar Murah hingga HAJATAN di Bekasi Disambut Antusias, Program Pangan Kian Dirasakan Warga

Program ini dinilai penting untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

“Perbaikan dan pembangunan jalan lingkungan menjadi kebutuhan mendesak, karena berpengaruh langsung terhadap mobilitas masyarakat dan distribusi barang,” kata Asep.

Tak hanya itu, program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 420 unit juga diajukan dengan nilai bantuan Rp40 juta per unit. Upaya ini bertujuan meningkatkan kualitas hunian sekaligus kesejahteraan masyarakat.

Dalam sektor lingkungan, Pemkab Bekasi mendorong penguatan pengelolaan sampah melalui program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik serta pengadaan enam unit dump truck untuk mendukung operasional di lapangan.

Sementara itu, untuk memperkuat pembangunan di tingkat desa, pemerintah daerah mengusulkan bantuan operasional sebesar Rp200 juta per desa bagi 179 desa di Kabupaten Bekasi.

“Bantuan operasional desa ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara lebih optimal,” tuturnya.

Baca Juga: Tawuran Berdarah di Babelan Libatkan Anak di Bawah Umur, Polisi Imbau Orang Tua Awasi Media Sosial

Asep menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal seluruh usulan tersebut agar dapat masuk dalam prioritas pembangunan provinsi. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan provinsi.

“Kami akan terus berkoordinasi dan mengawal setiap usulan yang telah disampaikan agar dapat masuk dalam prioritas pembangunan provinsi,” tegasnya.

Dengan paket usulan yang komprehensif ini, Pemkab Bekasi berharap pembangunan di wilayahnya dapat berjalan lebih merata dan berkelanjutan, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.***