BEKASI.POJOKSATU.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan segera meluncurkan sistem digital terintegrasi untuk proses rekrutmen tenaga kerja di wilayahnya.

Langkah ini diambil sebagai respons atas kericuhan yang terjadi dalam pelaksanaan Job Fair di Convention Center Presiden University, Jababeka, Cikarang Utara, Selasa, 27 Mei 2025, yang dihadiri lebih dari 25 ribu pencari kerja.

Kericuhan diketahui terjadi karena para pencaker berebut memindai QR code lowongan kerja yang ditempel panitia, hingga menyebabkan desak-desakan dan beberapa peserta pingsan.

Baca Juga: Job Fair 2025 Kabupaten Bekasi Serap Antusiasme 25.000 Pencari Kerja, Pemkab Siapkan Evaluasi Menyeluruh

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyebut kejadian itu sebagai bentuk kurangnya perhitungan teknis dari Dinas Ketenagakerjaan setempat.

“Sudah saya telepon Bupati Bekasi. Memang ada salah perhitungan dari Dinas Ketenagakerjaan. Tadinya ingin memperlihatkan bahwa lowongan kerja di Bekasi tinggi, tapi tidak menduga peminatnya sebanyak itu,” ujar Dedi, Jumat, 30 Mei 2025.

Sebagai solusi, Pemprov Jabar akan meluncurkan sistem layanan ketenagakerjaan digital berbasis data dan online. Sistem ini memungkinkan perusahaan dan pencari kerja melakukan interaksi tanpa tatap muka.

“Ke depan, rekrutmen akan diintegrasikan ke dalam sistem. Bukan sekadar program lamaran biasa, tetapi langsung menghubungkan penyedia kerja dan pelamar, by name, by address,” jelas Dedi.

Melalui sistem ini, perusahaan tinggal memilih kriteria tenaga kerja yang dibutuhkan dan sistem akan menampilkan daftar kandidat yang sesuai. Perusahaan lalu bisa langsung memanggil kandidat untuk proses seleksi.

Baca Juga: 9 Pencari Kerja Pingsan di Job Fair Bekasi, Disnaker Evaluasi Sistem Pelaksanaan

“Tinggal klik menu yang sudah disiapkan, dari spesifikasi yang dibutuhkan, sistem akan menampilkan calon yang sesuai,” lanjutnya.

Dedi memastikan sistem digital ini akan mulai diluncurkan pada Agustus 2025. Diharapkan, proses rekrutmen di Jawa Barat bisa berjalan lebih tertib, efisien, dan transparan, sekaligus menghindari potensi kerumunan massal seperti yang terjadi di Cikarang.***