BEKASI.POJOKSATU.ID - Nama Ono Surono selama lebih dari dua dekade dikenal lekat dengan isu pemberdayaan nelayan dan penguatan ekonomi pesisir.
Lahir dan tumbuh di Indramayu, kawasan Pantura Jawa Barat, Ono menghabiskan sebagian besar masa mudanya di tengah kehidupan masyarakat pesisir yang bergantung pada sektor perikanan.
Lingkungan inilah yang membentuk identitas dan arah kiprahnya sebelum ia dikenal sebagai tokoh politik tingkat provinsi.
Baca Juga: Dari Kopi hingga WiFi Kencang, Ini Spot WFC Strategis di Sekitar LRT Jakarta Selatan
Jauh sebelum masuk ke panggung politik, Ono aktif di dunia koperasi perikanan.
Ia pernah memimpin Koperasi Perikanan Laut Mina Sumitra di Indramayu, sebuah koperasi besar yang menjadi simpul ekonomi nelayan di wilayah tersebut.
Perannya berlanjut ketika dipercaya menjabat Ketua Pusat Koperasi Unit Desa Mina Laksana Mukti pada periode 2011 hingga 2016.
Baca Juga: Bekasi Siaga Banjir: Kerja Bakti RT/RW Wajib Sabtu–Minggu, Sampah Diminta Tak Buang ke Saluran
Dari ruang-ruang koperasi inilah nama Ono mulai dikenal sebagai figur yang konsisten memperjuangkan kepentingan nelayan.
Karier politik Ono mulai terbentuk sejak akhir 1990an.
Ia menapaki struktur PDI Perjuangan dari tingkat bawah, dimulai sebagai Wakil Bendahara PAC pada 1998.
Baca Juga: Musim Hujan, Kades Tamarahayu Ajak Warga Perhatikan Saluran Air
Dua tahun berselang, ia dipercaya menjadi Sekretaris DPC PDIP Indramayu.
Konsistensinya dalam kerja organisasi dan basis massa di Pantura membuat karier politiknya terus menanjak hingga akhirnya dipercaya memimpin DPD PDIP Jawa Barat pada 2019.
Selain berkiprah di internal partai, Ono juga memiliki rekam jejak panjang sebagai legislator.
Ia pernah duduk sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP dan bertugas di Komisi IV yang membidangi perikanan, pertanian, dan lingkungan hidup.
Di parlemen, Ono kerap menyuarakan isu-isu yang selaras dengan latar belakangnya, mulai dari tata kelola pelabuhan perikanan, akses nelayan terhadap bahan bakar minyak, hingga perlindungan ekonomi masyarakat pesisir.
Baca Juga: Empat Remaja Yang Ingin Melakukan Aksi Tawuran Di Ringkus Polisi
Pada Pemilu 2024, Ono kembali dipercaya publik dengan terpilih sebagai Anggota DPRD Jawa Barat periode 2024-2029.
Ia kemudian menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, posisi strategis yang semakin mengukuhkan pengaruh politiknya di tingkat provinsi.
Bahkan, namanya sempat masuk dalam bursa figur yang dipertimbangkan PDI Perjuangan untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat.
Baca Juga: Pemdes Tamansari Gotong Royong Bangun Lapangan Sepakbola Baru untuk Dukung Aktivitas Pemuda
Namun perjalanan panjang tersebut kini memasuki babak baru.
Pada 15 Januari 2026, Ono Surono diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek ijon yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang.
Dalam pemeriksaan itu, penyidik KPK mendalami keterangan terkait dugaan aliran dana dari pihak swasta kepada sejumlah pihak.
Baca Juga: Daftar 10 Usulan Desa Kertarahayu dalam Musrenbangdes 2026
Pemanggilan tersebut menjadikan Ono sorotan publik.
Meski demikian, hingga saat ini status hukumnya masih sebagai saksi dan belum ada pernyataan resmi mengenai perubahan status.
KPK menyatakan pemeriksaan dilakukan untuk mendalami perkara dan membuka kemungkinan pengembangan kasus.
Bagi publik, pemeriksaan ini menjadi ujian integritas bagi seorang tokoh yang membangun reputasi dari akar rumput hingga mencapai pucuk struktur partai di Jawa Barat.
Proses hukum yang berjalan akan menjadi penentu bagaimana perjalanan politik Ono Surono selanjutnya.
Sekaligus menjadi cermin bagaimana figur-figur besar diuji di tengah sorotan penegakan hukum.***
