BEKASI.POJOKSATU.id - Sepanjang Januari 2026, mal pelayanan publik (MPP) dan Gerai Pelayanan Publik (GPP) Kabupaten Bekasi dipadati ribuan masyarakat yang mengurus berbagai kebutuhan administrasi dan layanan pemerintahan.

Pusat layanan terintegrasi yang berlokasi di Lotte Mart Cikarang Utara dan Aeon Mall Deltamas tersebut tercatat melayani sekitar 4.620 warga dari seluruh tenant yang beroperasi. Rata-rata jumlah pengunjung harian yang memanfaatkan layanan berkisar antara 160 hingga 300 orang.

Ketua Tim Bidang Perizinan Sosial dan Ekonomi DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Sarwoko, menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan cerminan utama kinerja pemerintah di mata masyarakat.

“Wajah pemerintah itu tidak banyak, tapi satu yaitu pelayanan publik,” kata Sarwoko saat ditemui di Kantor DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Kompleks Pemkab Cikarang Pusat, Jumat, 6 Februari 2026.

Baca Juga: Kapolres Metro Bekasi Pimpin Patroli Roda Dua di Kampung Kaveling Cegah Peredaran Narkotika

Ia menjelaskan, keberadaan mal pelayanan publik merupakan bagian dari program nasional yang harus dilaporkan secara berkala kepada pemerintah pusat. Setiap aktivitas pelayanan yang berlangsung di MPP dilaporkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

“Jadi kita setiap bulannya itu melaporkan aktivitas Mal Pelayanan Publik ke Kemenpan-RB. Karena kan Mal Pelayanan Publik ini amanat dari Kemenpan,” ujarnya.

Saat ini, berbagai instansi dan lembaga telah membuka tenant pelayanan di MPP dan GPP Kabupaten Bekasi. Di antaranya DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Bank BJB, Samsat Corner, DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, serta Kanwil DJP Cikarang Selatan.

Selain itu, layanan juga tersedia dari Perumda Tirta Bhagasasi, ATR/BPN, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, Taspen KC Bekasi, Disdukcapil Kabupaten Bekasi, Kantor Pos, hingga Bapenda Kabupaten Bekasi.

Baca Juga: Polres Metro Bekasi Perkuat Edukasi Bahaya Narkoba bagi Warga Kampung Kaveling

Menurut Sarwoko, tingginya jumlah masyarakat yang datang setiap hari menunjukkan kebutuhan warga terhadap layanan cepat, mudah, dan terintegrasi masih sangat tinggi. Meski demikian, ia mengakui Kabupaten Bekasi masih memiliki pekerjaan rumah untuk menghadirkan gedung MPP yang lebih representatif dan permanen.

“Tinggal PR kita, kita harus membangun gedung baru untuk melakukan layanan publik. Karena kan yang existing sekarang itu masih sewa, dan sayang, dan kurang representatif,” kata Sarwoko.

Ia menilai Kabupaten Bekasi perlu memiliki gedung mal pelayanan publik yang permanen, ikonik, dan multifungsi sebagaimana telah diwujudkan sejumlah daerah lain.

“Contoh seperti di Kabupaten Bandung. Itu MPP-nya ikonik. Ketika kita keluar gerbang tol yang mau ke Ciwidey, itu kan langsung ada menara. Itu kan MPP-nya Kabupaten Bandung,” jelasnya.***