BEKASI.POJOKASATU.ID - Berlarutnya proses relokasi sekolah terdampak proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan di Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, menimbulkan dampak sosial jangka panjang yang semakin mengkhawatirkan.
Bukan hanya soal bangunan fisik, keterlambatan ini mulai menyentuh kualitas pendidikan, kondisi psikologis siswa, hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan proyek infrastruktur.
Hingga kini, tiga sekolah dasar masih beroperasi di tengah aktivitas konstruksi tol.
Baca Juga: Tol Melintas di Atas Kelas, Relokasi Sekolah Burangkeng Mandek karena Lempar Tanggung Jawab
Salah satunya SDN Burangkeng 04, yang secara fisik terhimpit proyek, bahkan badan jalan tol melintas tepat di atas area sekolah.
Pilar-pilar besar berdiri berdekatan dengan ruang kelas dan lapangan upacara, menciptakan suasana belajar yang jauh dari ideal.
Kondisi tersebut dirasakan langsung oleh siswa dan orang tua. Proses belajar mengajar kerap terganggu oleh kebisingan, debu, serta aktivitas alat berat.
Baca Juga: Banjir di Jakarta Utara, Perjalanan KRL Bekasi-Cikarang Terganggu
Dalam jangka panjang, situasi ini dikhawatirkan berdampak pada konsentrasi, rasa aman, dan kesehatan mental anak-anak.
“Harapan kami tentu saja sekolah baru biar anak-anak belajar nyaman lagi. Tapi sampai sekarang masih belum ada, lokasinya aja katanya belum pasti di mana,” kata Ismi, warga sekaligus orang tua murid SDN Burangkeng 04.
Ketidakpastian relokasi juga menimbulkan kecemasan berkepanjangan di kalangan warga.
Baca Juga: Aplikasi Layanan Satu Pintu Pemkab Bekasi Jadi Alat Kontrol Perizinan dan Cegah Pungli
Anak-anak harus beradaptasi dengan lingkungan belajar yang tidak ramah, sementara orang tua diliputi kekhawatiran setiap hari.
Jika kondisi ini terus berlarut, dampaknya tidak hanya bersifat sementara, tetapi berpotensi memengaruhi perkembangan psikologis dan prestasi akademik siswa.
Kepala Desa Burangkeng, Nemin, mengakui tekanan dari warga terus meningkat seiring tidak adanya kepastian.
Menurutnya, pemerintah desa sudah mengusulkan sejumlah lokasi pengganti yang dinilai layak dan tidak memberatkan siswa dari sisi jarak.
“Warga juga sudah nanya terus ke saya. Kami sudah usulkan, sudah ditinjau juga, tapi memang belum ada kelanjutannya,” ujar Nemin.
Baca Juga: Pemkab Bekasi Luncurkan Aplikasi Layanan Satu Pintu, Dorong Investasi dan Pangkas Birokrasi
Ia menegaskan, seluruh lahan yang diusulkan memenuhi kriteria kebutuhan sekolah, baik dari sisi luas maupun aksesibilitas.
Namun, belum adanya keputusan membuat masyarakat mempertanyakan komitmen pemerintah dan pengelola proyek dalam melindungi kepentingan pendidikan anak.
Selain berdampak pada siswa, molornya relokasi juga menggerus kepercayaan publik.
Proyek infrastruktur yang seharusnya membawa manfaat justru dipersepsikan mengorbankan sektor pendidikan.
Jika tidak segera diputuskan, kondisi ini dikhawatirkan memicu kekecewaan yang lebih luas dan memperpanjang ketidakpastian sosial di tengah masyarakat.
“Kalau begini kami juga susah. Harapannya semoga cepat selesai saja,” tandas Nemin.***
