BEKASI.POJOKSATU.id - Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) yang akan menambah jumlah siswa dalam satu rombongan belajar (rombel) SMA dan SMK negeri dari 36 menjadi 50 orang, menuai kritik tajam dari Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi.

Ketua BMPS Kota Bekasi, Pudio Bayu, menyebut kebijakan tersebut akan berdampak negatif terhadap mutu pendidikan serta keberlangsungan sekolah swasta. Ia mengakui bahwa perluasan daya tampung bertujuan memberikan akses lebih luas bagi siswa dari keluarga kurang mampu, namun langkah tersebut dinilai tidak mempertimbangkan keseimbangan ekosistem pendidikan.

"Kebijakan ini jelas merugikan sekolah swasta. Siswa yang seharusnya bisa masuk swasta akan terserap ke sekolah negeri, sehingga sekolah swasta kehilangan peserta didik dan pendapatan,” ujar dia.

Baca Juga: SPMB Kota Bekasi Tahap Kedua Dibuka, DPRD Minta Sistem Lebih Responsif dan Ramah Warga

Pudio juga mempertanyakan efektivitas proses belajar mengajar jika satu kelas diisi hingga 50 siswa. Ia menyebut kondisi itu akan menyulitkan guru dalam memberikan perhatian yang layak kepada setiap peserta didik.

"Menambah rombel menjadi 50 siswa per kelas itu sangat tidak manusiawi dan tidak realistis. Guru akan kewalahan dan siswa jadi kurang terlayani dengan baik," imbuhnya.

Sebagai informasi, kebijakan ini berkaitan dengan pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025, yang mana 30 persen kuota sekolah negeri diperuntukkan bagi siswa dari keluarga berpenghasilan rendah. Pemprov juga membuka opsi kerja sama dengan sekolah swasta melalui program bantuan operasional.

Meski begitu, Pudio menilai pendekatan ini terlalu menitikberatkan pada kuantitas, bukan kualitas. Menurutnya, mutu pendidikan bisa tergerus jika kebijakan ini tetap diberlakukan.

Baca Juga: Komisi IV DPRD Bekasi Desak Evaluasi Total Sistem SPMB dan Buka Posko Offline

"Pendidikan jangan hanya soal angka dan daya tampung, tetapi harus tetap menjaga kualitas. Kalau terlalu banyak siswa, guru tak akan bisa optimal dalam membimbing," kata Pudio.

Ia bahkan menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk "pembodohan sistematis" terhadap generasi muda, yang justru akan menghambat kemajuan dunia pendidikan.

Lebih jauh, Pudio menyampaikan kekhawatirannya bahwa kebijakan tersebut dapat memicu penurunan drastis jumlah siswa di sekolah swasta dan dalam jangka panjang bisa menyebabkan banyak sekolah tutup.

"Kalau setiap tahun begini, sekolah swasta bisa-bisa tidak dapat siswa sama sekali. Kalau tidak ada solusi, sekolah swasta bisa gulung tikar," pungkasnya.***