BEKASI.POJOKSATU.id - Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi, Pudio Bayu, mengungkapkan bahwa puluhan sekolah swasta di Kota Bekasi mengalami krisis peserta didik baru pada tahun ajaran 2025/2026.

Hingga pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pekan lalu, sebagian besar sekolah hanya mendapatkan kurang dari 10 siswa baru.

“Kondisi ini terjadi hampir di semua rayon, total ada sekitar 75 sekolah yang terdampak,” ujar Pudio, Senin, 22 Juli 2025.

Sekolah-sekolah yang berada di wilayah perbatasan dan kawasan dengan kepadatan sekolah tinggi disebut mengalami kondisi paling berat.

Baca Juga: SMP Persada Bhakti di Mustikajaya Hanya Terima 3 Siswa, KBM Tetap Berjalan

Berdasarkan data sementara, terdapat sekitar 10 sekolah terdampak di Rayon 1, 20 sekolah di Rayon 3, dan lebih dari 15 sekolah di Rayon 5. Meski begitu, BMPS akan kembali mendata perkembangan jumlah peserta didik baru dalam pekan ini.

Ia menyebut, dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, jumlah siswa biasanya akan bertambah secara bertahap pasca MPLS.

Namun, saat ini banyak sekolah swasta masih dalam posisi “wait and see.” “Ada sekolah yang belum ada pergerakan sama sekali. Beberapa memang sudah ada tambahan satu dua siswa, tapi mayoritas belum mendaftar,” ujarnya.

Pudio menyebut, sejumlah faktor menjadi penyebab makin sulitnya sekolah swasta menarik siswa baru. Salah satunya adalah kesalahpahaman orang tua terhadap kebijakan jumlah maksimal siswa per rombongan belajar (rombel).

Baca Juga: Pemkot Bekasi Pastikan Siswa Sekolah Rakyat Didominasi Warga Berpenghasilan Rendah

Menurutnya, masih banyak orang tua yang berharap kebijakan pengisian satu kelas hingga 50 siswa seperti yang pernah diusulkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berlaku di tingkat SMP. Padahal, kebijakan tersebut hanya ditujukan untuk jenjang SMA dan SMK.

Hal ini menyebabkan beberapa orang tua menarik kembali berkas pendaftaran dari sekolah swasta karena berharap ada tambahan kuota di SMP negeri. Sayangnya, proses pendaftaran ulang setelah PPDB ditutup juga mengalami perlambatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan jumlah siswa per rombel di SMP negeri dari 40 menjadi 44 siswa tahun ini juga menjadi sorotan. Pudio menilai kebijakan tersebut menurunkan kualitas pendidikan dan tidak mencerminkan standar kota besar seperti Bekasi.

“Pemerintah Kota Bekasi harus konsisten dengan kebijakan PPDB yang sudah disepakati sejak awal. Jika terus menambah kuota rombel di SMP negeri, maka sekolah swasta akan terus tersisih,” tegasnya.

Baca Juga: SMP Persada Bhakti Bekasi Hanya Terima Tiga Siswa Baru, Sekolah Minta Perhatian Pemkot

Pudio berharap Pemerintah Kota Bekasi dan Dinas Pendidikan turun langsung melihat kondisi di lapangan. Ia menekankan bahwa sekolah swasta selama ini telah menyediakan fasilitas dan layanan pendidikan yang tidak kalah dari sekolah negeri.

“Kami berharap ada pernyataan tegas dari Disdik Kota Bekasi bahwa penerimaan siswa baru di SMP negeri sudah ditutup,” pungkasnya.