BEKASI.POJOKSATU.id - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, menilai rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk menyewa kendaraan berbahan dasar tenaga listrik, untuk dijadikan mobil dinas dinilai kurang tepat.

Hal ini disebabkan, karena ratusan kendaraan dinas milik Pemkot Bekasi sebelumnya tidak tahu keberadaannya.

Anggota DPRD Kota Bekasi, Alit Jamaludin, menerangkan, masih ada pekerjaan rumah besar yang harus dibereskan pemerintah.

Alit menyinggung soal ratusan kendaraan dinas milik Pemkot Bekasi yang disebut tak lagi diketahui keberadaannya.

“Kalau dilihat ke belakang, sebanyak 635 unit mobil dinas milik Pemkot Bekasi itu disebut-sebut hilang. Nah, itu harus ditelusuri oleh dinas terkait, terutama BPKAD dan bagian aset. Kalau benar-benar tidak ketahuan rimbanya, ini harus diaudit. Harus dicari tahu ke mana kendaraan itu,” ucap Alit, Sabtu 8 November 2025.

Baca Juga : Wali Kota Bekasi Soroti Aset Kendaraan Pemkot yang Masih Dikuasai Pihak Tak Bertanggung Jawab

Menurut dia, kendaraan dinas merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang wajib dijaga dan dikembalikan, setelah masa tugasnya berakhir.

Alit mengatakan, bahwa tidak ada satupun pejabat daerah yang berhak memiliki kendaraan dinas secara pribadi.

“Itu aset daerah, bukan milik pribadi. Kalau tidak dikembalikan, itu jelas masuk kategori penyalahgunaan, bahkan bisa dikatakan korupsi,” tegas dia.

Dirinya menilai bahwa persoalan hilangnya kendaraan dinas menunjukkan adanya potensi pemborosan dalan pengelolaan aset.

Baca Juga : Pemerintah Kota Bekasi Berencana Menyewa Mobil Listrik Untuk Kendaraan Dinas

Karena itu, ia mendorong agar pemerintah melalui inspektorat dan BPKAD melakukan penelusuran dan audit menyeluruh.

“Kalau 600-an kendaraan saja tidak diketahui keberadaannya, itu sudah pasti pemborosan. Maka harus ditelusuri dan diaudit hasilnya oleh BPK. Pemerintah juga harus memperkuat pengawasan internal,” jelas ria.

Menurut dia, wacana konversi kendaraan ke listrik tidak akan bermakna jika pengelolaan aset lama masih amburadul.

“Modernisasi itu penting, tapi jangan sampai aset lama dibiarkan hilang tanpa jejak. Dua-duanya harus jalan inovasi dan penertiban,” tutup dia.***