BEKASI.POJOKSATU.id - Pemerintah Kota Bekasi berkomitmen memberikan kemudahan maksimal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan memangkas birokrasi perizinan. Melalui kebijakan tersebut, proses penerbitan izin usaha kini dijanjikan dapat selesai dalam waktu singkat, bahkan hanya dalam hitungan jam.

Wakil Wali Kota Bekasi Harris Bobihoe menegaskan, percepatan perizinan menjadi langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, UMKM terbukti menjadi penopang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif lebih tangguh dibandingkan sektor industri besar.

“Selama dokumen persyaratan lengkap, izin usaha bisa diterbitkan satu hari, bahkan beberapa jam.
Pemerintah tidak ingin mempersulit pelaku usaha karena hal itu justru akan menghambat perputaran ekonomi masyarakat,” ujar Harris Bobihoe di Bekasi, Sabtu, 17 Januari 2026.

Baca Juga: Kaliabang Tengah Bekasi Banjir 60 Cm, Warga Soroti Drainase Buruk

Pernyataan tersebut disampaikan saat Harris meninjau kembali operasional Rumah Makan Sambel Hejo Sambel Dadak (SHSD) yang kembali beraktivitas setelah mengalami musibah kebakaran. Ia menilai, pemulihan cepat usaha tersebut menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam memberikan dukungan regulasi serta akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.

Selain penyederhanaan perizinan, Pemkot Bekasi juga mulai mengarahkan pembinaan UMKM pada peningkatan kualitas produk, khususnya dari sisi pengemasan. Harris menilai, kelemahan produk lokal kerap terletak pada tampilan kemasan, bukan pada kualitas rasa maupun bahan baku.

Dengan pengemasan yang lebih profesional, ia optimistis produk UMKM Bekasi mampu bersaing di pasar yang lebih luas, termasuk pasar ekspor. “Kami dorong pelaku usaha agar produknya tidak hanya enak, tetapi juga dikemas dengan baik. Jika tampilannya layak, peluang untuk menembus pasar global semakin terbuka,” jelasnya.

Di sisi lain, Pemkot Bekasi juga tengah menyiapkan pengembangan Sport City dan wisata kuliner sebagai alternatif penggerak ekonomi, mengingat keterbatasan potensi wisata alam di wilayah tersebut. Konsep ini dikembangkan melalui kolaborasi lintas sektor, melibatkan Dinas Koperasi dan UMKM serta dukungan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan.

Baca Juga: Wali Kota Bekasi Apresiasi Donasi untuk Korban Bencana Alam dari Warga Bekasi Timur dan Rawalumbu

Skema tersebut tidak hanya ditujukan untuk pengembangan usaha yang berjalan normal, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan bagi UMKM yang terdampak bencana agar dapat segera bangkit melalui akses kredit lunak dan pendampingan teknis.

“Kami memberikan perhatian serius kepada UMKM, termasuk yang berskala kecil. Karena kami yakin, penggerak utama ekonomi dan pendapatan daerah tidak hanya berasal dari industri besar,” tutup Harris.***