BEKASI.POJOKSATU.ID - Pemerintah Kota Bekasi dinilai tidak bisa lagi terlalu bergantung pada dukungan pemerintah pusat dalam mendorong pertumbuhan investasi daerah.
Di tengah tekanan ekonomi nasional, kemandirian dan inovasi kebijakan menjadi kunci agar Kota Bekasi tetap kompetitif sebagai daerah tujuan investasi.
Realisasi investasi Kota Bekasi sepanjang 2025 tercatat belum mencapai target. Dari sasaran Rp14,66 triliun, realisasi investasi hanya mencapai Rp11,57 triliun atau sekitar 79 persen.
Baca Juga: Korsleting Listrik Diduga Jadi Pemicu Kebakaran Maut Kontrakan di Tambun Utara
Capaian tersebut tercantum dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan diakui langsung oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi, Priadi Santoso.
“Realisasi investasi tahun 2025 mencapai Rp11,57 triliun atau 79 persen dari target,” ujar Priadi, Kamis 5 Februari 2026.
Priadi mengungkapkan, terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi laju investasi di Kota Bekasi.
Baca Juga: Imigrasi Bekasi Ingatkan Paspor Tak Diambil 30 Hari Akan Dibatalkan Sistem
Salah satunya adalah kondisi ekonomi nasional yang masih memberikan tekanan terhadap dunia usaha.
Di luar faktor eksternal tersebut, ia juga mengakui masih adanya pekerjaan rumah di tingkat daerah yang harus segera dibenahi.
Menurutnya, belum tersusunnya peta potensi investasi yang komprehensif membuat arah pengembangan usaha di daerah belum optimal.
Baca Juga: Bukan Sekadar Pusat Belanja, Ini Strategi Summarecon Mengembangkan Bekasi
Selain itu, rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal turut memengaruhi akurasi data dan perencanaan kebijakan investasi.
“Kami menyadari bahwa daerah tidak bisa hanya menunggu kebijakan atau dorongan dari pusat. Pemerintah daerah harus lebih aktif, kreatif, dan inovatif dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif,” kata Priadi.
Ia juga menyoroti kenaikan upah minimum yang berdampak pada meningkatnya biaya produksi, serta keterbatasan infrastruktur yang masih menjadi kendala bagi sebagian pelaku usaha.
Penutupan sejumlah ritel besar di Kota Bekasi turut menjadi sinyal bahwa persaingan dan tantangan usaha semakin ketat.
Menghadapi kondisi tersebut, Pemkot Bekasi menyiapkan berbagai langkah strategis.
Baca Juga: Pemilik Lahan TPS Liar Pastikan Tak Mengetahui Asal Usul Cacahan Uang
DPMPTSP akan menyusun peta potensi investasi sebagai panduan arah pengembangan ekonomi daerah, sekaligus menggencarkan sosialisasi kewajiban pelaporan LKPM kepada pelaku usaha.
“Koordinasi dengan perangkat daerah terus kami perkuat, termasuk upaya pengendalian harga barang dan jasa agar dunia usaha tetap kompetitif,” jelasnya.
Selain itu, peningkatan kualitas infrastruktur dan optimalisasi pemanfaatan lahan kosong maupun terbengkalai menjadi fokus untuk menarik investor baru.
Baca Juga: Polisi Telusuri Asal Puluhan Karung Cacahan Uang yang Dibuang di TPS Liar Bekasi
Priadi menegaskan, di tengah ketidakpastian ekonomi, keberanian pemerintah daerah untuk berinovasi menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan ekonomi.
Sementara itu, target investasi Kota Bekasi untuk tahun 2026 masih menunggu penetapan dari Kementerian Investasi/BKPM.
Pemkot Bekasi berharap, dengan langkah mandiri dan kebijakan yang lebih adaptif, iklim investasi ke depan dapat kembali bergairah.***
