BEKASI.POJOKSATU.id – Kebutuhan universitas negeri di kota bekasi kembali menjadi sorotan setelah banyak lulusan SMA di wilayah tersebut harus melanjutkan pendidikan tinggi ke luar daerah.
Anggota DPRD Kota Bekasi, Sarwin Edi Saputra, menilai kondisi tersebut tidak sebanding dengan status Bekasi sebagai kota metropolitan dengan APBD hampir Rp7 triliun.
“Masa sekelas Kota Bekasi yang APBD-nya hampir Rp7 triliun tidak punya universitas negeri? Kita malu dibandingkan kota-kota lain yang lebih kecil dari kita tapi sudah punya universitas negeri,” ujar Sarwin.
Ia menjelaskan, keterbatasan perguruan tinggi negeri di Bekasi membuat warga harus mencari kampus di kota lain yang memiliki fakultas negeri.
Baca Juga: Desakan Universitas Negeri di Kota Bekasi Menguat, DPRD Minta Realisasi di Periode 2024–2029
“Warga kita yang baru lulus SMA jadi harus kuliah di daerah lain yang punya fakultas negeri. Ada yang sampai ke Malang, Surabaya, Depok, Jakarta dan Bogor. Ini tidak layak untuk kota sebesar Bekasi,” terang dia.
Menurut Sarwin, sejumlah lokasi strategis dapat dijadikan alternatif pembangunan kampus negeri. Salah satunya di kawasan sekitar DPRD Kota Bekasi maupun area Summarecon yang masih memiliki lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum).
“Dulu pernah ada wacana kampus swasta dirubah jadi negeri, itu bisa strategis. Lahan di Summarecon juga bisa dipakai, lahan fasos-fasumnya bisa diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat Bekasi,” papar dia.
Baca Juga: Antisipasi Risiko Operasional, Pertamina Regional JBB Edukasi 45 Peserta Soal Kesiapsiagaan Bencana
Sarwin menekankan, kehadiran universitas negeri tidak harus menunggu lahan luas karena pembangunan dapat dilakukan secara bertahap maupun vertikal.
“Bukan bicara soal luasnya. Yang penting ada dulu. Gedung bisa vertikal, bangun ke atas. Tidak usah berbicara luas yang harus sekian hektare. Yang terpenting, Kota Bekasi harus punya universitas negeri,” tandas Sarwin.***
