BEKASI.POJOKSATU.ID - Upaya membangun sistem data kesehatan terintegrasi menjadi perhatian serius dalam pertemuan antara PT Telkom Indonesia dan Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
Kolaborasi ini diarahkan untuk memperkuat manajemen data layanan kesehatan di tingkat Puskesmas agar pengambilan keputusan pemerintah daerah semakin akurat dan berbasis informasi.
Pertemuan tersebut dihadiri Kasubag Dinas Kesehatan Kota Bekasi Fahri, tim IT Dinas Kesehatan, serta perwakilan kepala Puskesmas se-Kota Bekasi.
Baca Juga: Dikepung Debit Tinggi, Normalisasi Kali Bekasi Tetap Dikebut di Tengah Musim Hujan
Dari pihak Telkom, hadir Natalia selaku Account Manager Government Service, Adi Saepul Anwar selaku Telkom SE, serta tim Digiserve.
Forum ini menjadi ruang diskusi mengenai kondisi layanan kesehatan di lapangan dan kebutuhan sistem pendukung yang lebih terintegrasi.
Seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang cepat, tepat, dan transparan, pengelolaan data kesehatan tak lagi bisa dilakukan secara manual atau parsial.
Baca Juga: Selama Ramadhan 2026, Jam Masuk Sekolah di Kota Bekasi Mulai Pukul 08.00
Sistem yang terfragmentasi dinilai berpotensi memperlambat proses administrasi, menyulitkan monitoring, serta menghambat penyusunan kebijakan berbasis bukti.
Melalui digitalisasi yang terstruktur, data kunjungan pasien, stok obat, rekam medis, hingga laporan penyakit menular dapat terdokumentasi secara real time.
Hal ini bukan hanya berdampak pada pelayanan harian di Puskesmas, tetapi juga menjadi landasan penting dalam merumuskan program kesehatan daerah.
Baca Juga: Patroli Perintis Presisi Polres Metro Bekasi Sigap Tangani Kecelakaan di Cikarang Timur
Perwakilan Telkom menegaskan bahwa teknologi digital berperan sebagai fondasi utama layanan kesehatan modern.
“Dengan dukungan sistem yang stabil dan terintegrasi, proses administrasi bisa lebih efisien, pengelolaan data lebih tertata, dan komunikasi antarunit menjadi lebih responsif,” ujar salah satu perwakilan dalam forum tersebut, dikutip dari Radar Bekasi, 21 Februari 2026.
Data yang tersusun rapi memungkinkan Dinas Kesehatan melakukan analisis tren penyakit, memetakan kebutuhan wilayah, serta menentukan prioritas anggaran secara lebih presisi.
Misalnya, lonjakan kasus tertentu di satu kecamatan dapat segera terdeteksi melalui dashboard terintegrasi, sehingga intervensi bisa dilakukan lebih cepat.
Bagi pemerintah daerah, sistem ini juga membantu dalam menyusun kebijakan berbasis data (evidence-based policy).
Baca Juga: Air Setinggi 2,5 Meter Rendam Permukiman, Warga Margahayu Andalkan Evakuasi Mandiri
Keputusan tidak lagi hanya mengandalkan laporan manual atau estimasi, melainkan didukung angka dan statistik yang akurat.
Dampaknya, perencanaan program imunisasi, penanggulangan stunting, hingga distribusi tenaga kesehatan dapat dilakukan secara lebih terukur.
Digitalisasi juga berdampak langsung pada masyarakat. Waktu tunggu pelayanan dapat ditekan karena proses administrasi lebih ringkas.
Baca Juga: Diserbu 2.000 Penumpang per Hari, Halte Transjakarta Komsen Jatiasih Akhirnya Akan Dibangun Permanen
Data pasien tersimpan dengan aman dan mudah diakses oleh tenaga medis yang berwenang. Transparansi proses pun meningkat karena setiap tahapan tercatat dalam sistem.
Dinas Kesehatan Kota Bekasi menilai transformasi digital bukan sekadar pengadaan perangkat, tetapi bagian dari reformasi manajemen pemerintahan.
Infrastruktur digital yang kuat menjadi syarat agar layanan publik mampu beradaptasi dengan dinamika kebutuhan masyarakat.
Kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah awal menuju ekosistem kesehatan digital yang terintegrasi di Kota Bekasi.
Dengan sistem yang dirancang sesuai kebutuhan lapangan dan didukung infrastruktur yang andal, pemerintah daerah memiliki peluang lebih besar untuk menghadirkan kebijakan kesehatan yang tepat sasaran, efisien, dan berorientasi pada kepentingan warga.***
