BEKASI.POJOKSATU.id – Pemerintah Kota Bekasi masih menanti kepastian skema bantuan dari pemerintah pusat terkait percepatan pembangunan Flyover Bulak Kapal di Kota Bekasi.
Proyek yang sebelumnya dirancang menggunakan anggaran daerah serta bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat itu kini berpotensi masuk dalam program bantuan presiden (Banpres) untuk percepatan pembangunan infrastruktur.
Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi, Idi Sutanto, mengatakan hingga kini pihaknya belum menerima arahan resmi mengenai mekanisme bantuan dari pemerintah pusat.
Menurutnya, Pemkot Bekasi bersama Pemprov Jawa Barat masih menunggu tindak lanjut terkait jalur penyaluran bantuan, apakah melalui kementerian atau langsung ke pemerintah daerah.
Baca Juga: AIS Bekasi Tolak Pembangunan Lapangan Padel di Dekat Area Sekolah
“Jadi setelah kemarin ada statement dari pak presiden mau ada percepatan infrastruktur. Memang saat ini masih menunggu skema bantuan presidennya seperti apa nih, apakah lewat Kemenhub atau langsung ke daerah, kami masih menunggu tindak lanjut dari Setneg,” kata Idi, Senin, 11 Mei 2026.
Ia menjelaskan, sebelum adanya rencana percepatan dari pemerintah pusat, proyek Flyover Bulak Kapal sebenarnya sudah menjadi prioritas pembangunan daerah.
Pada tahun 2026, Pemprov Jawa Barat telah menyiapkan anggaran sebesar Rp20 miliar untuk memulai pembangunan tersebut.
Sementara kebutuhan anggaran sisanya direncanakan diajukan melalui perubahan anggaran dengan target penyelesaian proyek pada tahun 2027.
“Memang sebelum ada kecelakaan, rencana kita tahun ini dari provinsi Rp20 miliar, baru nanti perubahan dilelang sisanya, 2027 selesai,” jelasnya.
Baca Juga: Flyover Bulak Kapal Ditargetkan Rampung 6 Bulan, Solusi Kemacetan dan Keselamatan Bekasi Timur
Namun setelah adanya pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto terkait percepatan pembangunan infrastruktur, Pemkot Bekasi memilih menunggu kepastian bantuan pusat sebelum melanjutkan tahapan proyek.
Idi menyebut, apabila Flyover Bulak Kapal nantinya mendapat dukungan pendanaan dari pemerintah pusat, maka anggaran daerah yang sebelumnya dialokasikan dapat dialihkan untuk proyek infrastruktur lainnya.
“Namun karena ada statement dari pusat mau ada percepatan, provinsi sama kami nunggu dulu bantuannya seperti apa. Kalau emang itu jadi ke Bulak Kapal berarti kan anggaran Bulak Kapal kita geser ke bulan-bulan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa koordinasi lintas kementerian terkait percepatan proyek tersebut terus dilakukan.
Bahkan pembahasan mengenai pembangunan Flyover Bulak Kapal disebut telah dibicarakan dalam dua kali rapat bersama pemerintah pusat.
“Kami daerah hanya menanyakan. Kami udah rapat dua kali, pak wali sampaikan baru Kamis kemarin. Dari Kemenkeu, Kemen Infrastruktur, udah naik level, belum ada arahan. Semoga 1-2 minggu udah ada kabar,” tandasnya.***
