BEKASI.POJOKSATU.id - Pemerintah Kota Bekasi menyatakan akan melakukan kajian secara menyeluruh terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan isu LGBT, khususnya yang menyasar lingkungan pendidikan.
Langkah tersebut diambil sebagai bentuk kehati-hatian agar seluruh aktivitas di sekolah tetap selaras dengan aturan pendidikan, norma sosial, serta nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono, mengatakan fenomena LGBT menjadi salah satu isu yang saat ini mendapat perhatian pemerintah daerah, terutama karena mulai dikaitkan dengan dunia pendidikan.
"Kami memperkuat edukasi dan literasi masyarakat sebagai langkah menghadapi fenomena LGBT. Pendekatan edukatif menjadi langkah utama yang saat ini terus dilakukan pemerintah daerah," ujar Tri, Selasa, 16 Juni 2026.
Menurutnya, setiap rencana kegiatan yang berkaitan dengan isu LGBT di lingkungan sekolah akan terlebih dahulu ditelaah secara mendalam sebelum diberikan izin pelaksanaan.
Baca Juga: Subsidi TransJabodetabek Belum Dicabut, Tarif Masih Dikaji Pemprov DKI Jakarta
"Pemerintah akan mengkaji secara mendalam setiap rencana kegiatan yang berkaitan dengan isu LGBT di lingkungan pendidikan," katanya.
Tri menegaskan bahwa kebijakan yang menyangkut dunia pendidikan harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk regulasi yang berlaku serta kondisi sosial masyarakat Kota Bekasi.
Selain itu, ia menilai penanganan isu tersebut tidak dapat dilakukan oleh pemerintah daerah secara sendiri. Diperlukan sinergi berbagai pihak, mulai dari Dinas Pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga lembaga sosial yang memiliki peran dalam pembinaan masyarakat.
"Perlunya upaya kolaborasi antara pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta berbagai lembaga sosial," tegasnya.
Pemkot Bekasi juga terus mendorong penguatan edukasi dan literasi kepada masyarakat sebagai langkah preventif. Tri menilai lingkungan memiliki pengaruh besar dalam membentuk perilaku sosial, sehingga pembinaan harus dilakukan secara berkelanjutan.
"Yang lebih utama adalah bagaimana kita terus melakukan literasi dan edukasi kepada warga masyarakat untuk bisa memperbaiki diri. Karena faktor lingkungan saya kira menjadi faktor yang paling dominan," ujarnya.
Dalam upaya tersebut, pemerintah turut melibatkan berbagai elemen pendukung seperti pondok pesantren, Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), hingga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Tri menambahkan, kajian terhadap isu tersebut akan terus dilakukan secara lintas sektor guna memastikan setiap kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi sosial yang ada.
"Saya kira karena hari ini masyarakat Kota Bekasi tidak bisa menerima terkait dengan keberadaan LGBT yang ada," pungkasnya.***
